CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi menginstruksikan agar Kepala Sekolah di Kota Cilegon lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pelajar hingga di luar lingkungan sekolah.
Edi tak menampik, upaya yang dilakukan pihaknya itu untuk mengantisipasi adanya keikutsertaan kalangan pelajar dalam gejolak aksi penolak terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga saat ini masih terus menuai pro dan kontra.
“Intinya saya minta pengawasan ke pelajar itu ditingkatkan, apel dan absen datang dan pulang itu harus benar-benar dilakukan. Karena pro kontra ini kan makin meningkat, apalagi kan ada kabar bahwa aksi itu untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Artinya kan ini masih lama, jadi saya katakan wajar kalau saat ini ada tugas tambahan,” ujar Edi kepada sekira 68 Kepala Sekolah dari SMP dan SMA/SMK se Kota Cilegon yang mengikuti pengarahan di ruang rapat Walikota, Senin (30/9/2019).
Edi membenarkan, langkah Pemkot Cilegon tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik dalam Aksi Unjuk Rasa yang Berpotensi Kekerasan.
“Saya juga minta ke Kepala Sekolah untuk men-sweeping anak-anak itu, terutama jam 11 dan jam 12 mereka sering kelihatan nongkrong di warung-warung sambil ngerokok. Karena ini juga potensial, makanya saya juga instruksikan ini ke Pak Juhadi, Kepala Satpol PP kota untuk ikut mengawasi,” terangnya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
