SERANG– Prevalensi balita stunting di Provinsi Banten mencapai 21,1 persen pada 2024. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional sebesar 19,8 persen. Kabupaten Lebak menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Banten, yakni 32,4 persen.
Hal itu disampaikan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah terkait Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Pandeglang mencapai 26,4 persen, Kabupaten Tangerang 23,4 persen, dan Kabupaten Serang 20,2 persen. Tingginya angka tersebut menunjukkan upaya penurunan stunting di Banten masih menghadapi persoalan serius, terutama di sejumlah wilayah pedesaan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, penanganan stunting tidak cukup hanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Persoalan kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan juga perlu ditangani karena berkaitan dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar anak.
“Stunting itu biasanya diawali dengan persoalan gizi. Gizi berkaitan dengan persoalan kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka kami di Kementerian Desa melihat stunting itu bukan hanya sekadar kekurangan gizi, tetapi ada di balik itu yang perlu kita tuntaskan,” kata Yandri.
Menurut Yandri, pemerintah desa perlu dilibatkan lebih jauh dalam upaya menekan stunting. Salah satunya dengan memperkuat perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong pengembangan desa tematik, desa ekspor, dan desa wisata. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
“Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, kemudian orang bisa bekerja, bisa menghadirkan pendapatan, maka kemiskinan itu bisa ditekan. Kalau kemiskinan bisa ditekan, insyaallah stunting juga bisa kita tekan,” ujarnya.
Yandri mencontohkan, Kabupaten Pandeglang telah memiliki dua desa ekspor yang produknya dipasarkan ke Kanada, Perancis, Inggris, Vietnam, dan Thailand. Potensi tersebut dinilai dapat dikembangkan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
“Intinya kami ciptakan itu untuk menciptakan lapangan kerja, menghasilkan putaran ekonomi, menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Dengan begitu, situasi kehidupan di desa bisa menekan angka stunting,” jelasnya.
Belum Ada Pengukuran Terbaru
Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan, angka prevalensi stunting sebesar 21,1 persen tersebut merupakan hasil pengukuran SSGI 2024. Hingga 2026, belum ada pengukuran terbaru dari lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengukur prevalensi stunting secara nasional.
“Yang dipaparkan adalah angka prevalensi stunting Banten tahun 2024. Karena memang tahun 2025 sampai 2026 ini belum ada lagi pengukuran dari SSGI,” kata Ati.
Menurut Ati, penanganan stunting membutuhkan intervensi lintas sektor. Dari 20 indikator percepatan penurunan stunting, sembilan indikator berada di sektor kesehatan, sedangkan 11 indikator lainnya menjadi tanggung jawab lintas program dan lintas sektor.
Dia menjelaskan, intervensi kesehatan berkontribusi sekitar 30 persen terhadap upaya penurunan stunting. Adapun intervensi sensitif dari sektor lain berkontribusi hingga 70 persen.
Karena itu, koordinasi antarlembaga diperlukan agar penanganan stunting tidak hanya bertumpu pada sektor kesehatan. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang memengaruhi kondisi keluarga.
Ati berharap pengukuran berikutnya yang direncanakan pada 2027 dapat menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Banten.
“Ketika berbicara stunting, banyak indikator yang harus didukung. Penyebabnya bisa karena ekonomi, kurangnya tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat, kemudian juga faktor lingkungan,” ujarnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi