Beranda Pendidikan Angka Putus Sekolah di Banten Masih Tinggi, Komisi V Minta Pemprov Buat...

Angka Putus Sekolah di Banten Masih Tinggi, Komisi V Minta Pemprov Buat Trobosan

Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa. (Iyus/bantennews)
Follow WhatsApp Channel BantenNews.co.id untuk Berita Terkini

SERANG – Komisi V DPRD Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) membuat terobosan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS di Provinsi Banten sebesar 68,94 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan APS nasional sekitar 73,09 persen.

Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa mengatakan rata-rata lama sekolah di Banten saat ini 9,15 tahun.

“Dengan kata lain, rata-rata pendidikan itu baru sampai SMP. Dan menurut saya ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah-red) bagaimana rata-rata lama sekolah bisa 12 tahun atau minimal sampai SMA kalau bisa sampai perguruan tinggi,” kata Yeremia saat ditemui di ruang kerjanya di DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (24/1/2023).

Yeremia juga meminta Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebduyaan (Dindikbud) Provinsi Banten dapat segera membuat sebuah terobosan baru agar APS di Banten bisa meningkat.

“Kemarin-kemarin kan mereka (Pemprov Banten-red) punya rencana mau mengadakan sekolah online, metaverse atau apalah namanya. Itu bisa dilakukan sehingga APS di Banten bisa naik,” ucapnya.

Selain itu, politisi PDIP itu juga meminta Dindikbud merangkul pondok pesantren. “Bagaimana para santri juga mendapatkan pendidikan formal. Dan saya kira dengan adanya sistem sekolah online juga bisa diterapkan di pesantren, kan modulnya sudah ada tinggal melaksanakan saja. Tunggu apa lagi,” katanya.

Di sisi lain, Yeremia juga mengapresiasi langkah Pemprov Banten yang telah membangun unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) pada 2023.

“Dan saya menilai pembangunan ini juga akan meningkatkan APS. Baru setelah itu bagaimana memanfaatkan sekolah swasta, dalam artian misalkan anak yang tidak diterima di (sekolah) negeri tapi tidak mampu bisa masuk swasta. Nanti pembaiyaannya kan bisa subsidi silang, dan itu sangat bisa dilakukan,” ujarnya.

Baca Juga :  Warga Kabupaten Tangerang Jangan Ada yang Tidak Sekolah

(Mir/Red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News