Anggota DPR Tolak Kebijakan Impor Beras

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi IV DPR RI meminta pemerintah agar membatalkan kebijakan impor beras 1 jura ton yang dialokasikan melalui Perum Bulog. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin melalui siaran pers.

“Kami Fraksi PKS menolak kebijakan impor beras 1 juta ton. Bukan kami anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sunggu sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri,” ujarnya, Rabu (10/3/2021).

Karena itu, Andi Akmal mendesak agar pemerintah tidak melakukan sandiwara pada persoalan impor beras. Apalagi, kata dia, pemerintah pernah melakukan kebijakan sunyi impor beras, dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan yang masuk akal.

“Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasannya dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri,” katanya.

Sebaiknya, laniut Andi Akmal, pemerintah mulai membenahi setiap kebijakan agar tidak menyakiti para petani yang tengah berjuang meningkatkan produksi dalam negeri.

“Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani dan menyakiti rakyat Indonesia,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Aryadi juga menolak kebijakan impor beras yang dinilai melukai hati petani dan merusak kondisi harga di lapangan. Kata dia, kebijakan tersebut malah membuat gaduh, juga membuat resah dan gelisah jutaan petani Indonesia.

“Intinya saya menolak impor beras karena sangat merugikan petani. Apalagi mereka sedang menghadapi panen raya. Harusnya diserap,” ujar Slamet.

Slamet mengatakan, kebijakan impor beras merupakan cerminan bahwa kerja keras petani selama ini tidak dihargai sama sekali. Padahal petani adalah tulang punggung atas berbagai proses jalanya pembangunan pertanian nasional.

“Saya kira yang harus dilakukan saat ini adalah membatalkan kebijakan impor dan mulai melakukan penyerapan hasil panen. Terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan,” tutupnya. (Red)