JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta pemerintah segera mencairkan anggaran Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, anggaran itu sangat dibutuhkan KPU mengingat tahapan Pemilu sudah dimulai.
Diketahui, saat ini KPU sedang membuka pendaftaran peserta Pemilu 2024 untuk partai politik, mulai 1 sampai 14 Agustus 2022. Agenda itu akan berlanjut ke tahapan yang lebih dalam seperti verifikasi administrasi dan faktual serta penetapan peserta Pemilu.
Belum lagi, KPU harus menetapkan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang juga masuk dalam tahapan Pemilu tahun ini.
“Untuk dapat menyelenggarakan berbagai tahapan Pemilu, KPU tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” ucap Guspardi, Rabu (3/8/2022).
Guspardi memaparkan, berdasarkan informasi dari KPU, diketahui mereka baru menerima pencairan anggaran Rp2,4 triliun dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp8,06 triliun.
Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,245 triliun pada (26/7/2022).
“Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp4,415 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah,” tutur Guspardi.
Guspardi mengaku bahwa ia sudah menyuarakan dan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera memprioritaskan pencairan sisa anggaran untuk KPU.
Adapun hal itu ia sampaikan pada rapat bersama di Komisi II pada 28 Juni lalu perihal keputusan tingkat satu tentang DOB Papua.
“Sayang sampai hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah,” tuturnya.
Guspardi meminta pemerintah dapat memberikan perhatian lebih dalam merealisasikan pencairan anggaran untuk KPU.
Di sisi lain, Guspardi berharap Badan Anggaran dapat mendorong Menkeu segera mencairkan anggaran KPU demi kelancaran tahapan Pemilu.
“Namun begitu, saya juga meminta kepada KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal, sambil menunggu kekurangan anggaran bisa dicairkan oleh pemerintah,” tandas Guspardi. (Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
