SERANG – Anggota DPRD Provinsi Banten meminta Pemerintah Provinsi Banten segera merealisasikan pencairan dana program sekolah gratis yang hingga kini belum dibayarkan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten terkait keterlambatan pembayaran program tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera merealisasikan pembayaran tahap awal agar tidak mengganggu operasional sekolah yang menjalankan program sekolah gratis.
“Tadi saya ngobrol juga dengan Pak Sekda bahwa betul memang pembiayaan sekolah gratis tiga bulan yang berjalan ini masih belum dibayarkan karena kondisi fiskal kita masih sangat ketat sekali,” ujar Yeremia, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil komunikasi tersebut, pemerintah provinsi menargetkan pembayaran tahap pertama dapat dilakukan pada awal pekan depan.
“Mudah-mudahan nanti hari Senin setidaknya mulai akan dibayarkan satu bulan dulu, kemudian berikutnya nanti bulan kedua dan bulan ketiga,” katanya.
Yeremia menuturkan keterlambatan pembayaran tersebut bukan berarti dana tidak tersedia, melainkan berkaitan dengan pengaturan pengeluaran yang harus dilakukan pemerintah daerah agar seluruh kebutuhan pembiayaan dapat berjalan seimbang.
“Beliau tadi mengatakan bahwa ada manajemen pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, tetapi diharapkan tidak akan lama,” jelasnya.
Program sekolah gratis di Banten diberikan kepada siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta melalui skema pembiayaan SPP yang ditanggung pemerintah daerah. Besaran bantuan yang diterima setiap sekolah berbeda, menyesuaikan dengan jenjang pendidikan seperti SMA dan SMK.
Yeremia menilai keberlangsungan program tersebut sangat penting karena banyak sekolah swasta bergantung pada dana tersebut untuk operasional, termasuk pembayaran gaji guru.
Menurutnya, tidak semua yayasan sekolah memiliki kemampuan untuk menalangi biaya operasional dalam jangka waktu lama.
“Tidak semua sekolah atau yayasan bisa menanggulangi dulu pembiayaan operasionalnya. Banyak juga yang masih membutuhkan pembiayaan di awal,” tuturnya.
Karena itu, ia berharap persoalan pembayaran tersebut segera diselesaikan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
“Kita berharap tidak ada gangguan terhadap proses belajar mengajar sehingga anak-anak bisa tenang belajar, orang tua juga tenang menyekolahkan anaknya,” ujarnya.
Ke depan, Yeremia mengatakan DPRD berencana membahas kembali mekanisme pembayaran program sekolah gratis setelah masa libur Lebaran agar sistem penyaluran anggaran dapat berjalan lebih teratur.
“Nanti setelah masa Lebaran kita akan diskusikan kembali supaya ke depan pembayarannya bisa dilakukan per bulan,” ucapnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi