Beranda Pemerintahan Anggaran Tunjangan DPRD Lebak Rp21,4 Miliar Dinilai Tak Sejalan dengan Kondisi Rakyat

Anggaran Tunjangan DPRD Lebak Rp21,4 Miliar Dinilai Tak Sejalan dengan Kondisi Rakyat

Ilustrasi

LEBAK – Alokasi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Lebak yang mencapai sekitar Rp21,4 miliar menjadi sorotan publik. Salah satunya datang dari Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (Kompak), yang menilai besaran anggaran tersebut harus disertai transparansi serta penjelasan yang memadai kepada masyarakat.

Koordinator Kompak, Nurul Huda, mengatakan alokasi tunjangan tersebut dinilai tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit dan meningkatnya biaya kebutuhan hidup. Menurutnya, besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD juga dinilai melebihi rata-rata biaya perumahan dan transportasi di Kabupaten Lebak.

“Ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Tunjangan yang diberikan kepada legislatif menunjukkan ketidakadilan jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat Lebak saat ini,” kata Nurul Huda kepada awak media, Rabu (8/7/2026).

Ia menilai tunjangan yang diterima anggota DPRD terlalu besar dan tidak sebanding dengan kinerja serta produktivitas lembaga legislatif. Menurutnya, pemberian tunjangan seharusnya didasarkan pada indikator kinerja, seperti jumlah peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan maupun efektivitas fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Tunjangan sebesar itu dirasa tidak setimpal dengan kinerja para wakil rakyat. Bahkan pada tahun lalu, peraturan daerah yang dihasilkan sangat minim. Belum lagi kinerja pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Nurul menambahkan, masyarakat Lebak hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur. Karena itu, ia menilai pengurangan anggaran tunjangan dapat menjadi salah satu langkah untuk mengalihkan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Warga Lebak masih berkutat pada kemiskinan dan persoalan infrastruktur. Pemangkasan anggaran tunjangan tentunya dapat membantu pemerintah lebih jauh menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Terkait hal ini belum ada tanggapan dari pihak DPRD Kabupaten Lebak. Wartawan masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait.

Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: Usman Temposo