KAB. SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kemudian mengalihkan anggaran fasilitas rumah dan mobil dinas Bupati Serang untuk program rumah tidak layak huni (rutilahu) dan bantuan ambulans desa.

Keputusan itu dilakukan setelah Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, memilih tidak menggunakan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Pemkab Serang, Fariz Ruhiyatullah mengatakan, Bupati Serang sejak awal menjabat tidak menempati rumah dinas beserta seluruh fasilitas pembiayaannya.

“Beliau tidak menggunakan fasilitas rumah dinas jabatan, tidak menggunakan pemeliharaan rumah dinas, tidak menggunakan peralatan dan perlengkapan rumah dinas, serta tidak menggunakan beban biaya rumah dinas seperti listrik, air, dan telepon,” kata Fariz, Senin (11/5/2026).

Menurut Fariz, kebijakan itu juga berlaku untuk kendaraan dinas jabatan. Bupati tidak memakai mobil dinas berikut anggaran pemeliharaan dan biaya administrasinya.

“Untuk kendaraan dinas jabatan juga tidak digunakan, termasuk tidak menggunakan pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas dan tidak menggunakan beban biaya kendaraan dinas seperti pajak STNK,” ujarnya.

Pemkab Serang, lanjut Farid, kemudian menggeser anggaran fasilitas jabatan tersebut untuk kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.

“Anggaran dari berbagai fasilitas jabatan itu dialihkan menjadi program rutilahu dan bantuan ambulans desa,” ucap Fariz.

Langkah itu muncul di tengah sorotan publik terhadap penggunaan fasilitas pejabat daerah yang kerap menghabiskan anggaran besar setiap tahun.

Pemkab Serang mengklaim kebijakan tersebut menjadi bagian dari efisiensi belanja daerah agar APBD lebih fokus pada pelayanan dasar masyarakat.

Program rutilahu dan bantuan ambulans desa sendiri masih menjadi kebutuhan di sejumlah wilayah Kabupaten Serang, terutama di daerah pedesaan yang akses kesehatan dan kondisi huniannya masih terbatas.

Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah