SERANG – Komisi V DPRD Banten menilai ajuan anggaran untuk APBD murni 2022 yang diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten sebesar Rp1,5 miliar tidak bermanfaat. Hal itu lantaran anggaran itu digunakan untuk kegiatan seremonial.
Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengusulkan program seremonial dimana tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat.
“Dalam rakor (rapat koordinasi) Komisi V bersama DP3AKKB kami menilai anggaran (yang diajukan) masih mengusulkan program seremonial yang tidak terukur kebermanfaatannya. Semua soal rapat rapat berbiaya tinggi. Hampir tidak tergambar jelas mau ngapain 2022. Masih banyak yang harus dicapai sesuai target RPJMD (rencana pembanguanan jangka menengah daerah),” kata Fitron, Selasa (28/7/2021).
Fitron mengungkapkan, setidaknya terdapat sejumlah program seremonial dengan total anggaran mencapai Rp1,5 miliar yang harus diefisiensi.
“Setidaknya 1,5 M anggaran yang harus diefisiensi di dinas. Kita dapat alihkan ke OPD yang lebih membutuhkan. Kami fikir penting untuk dilakukan evaluasi,” ungkapnya.
Terkait rakor, Fitron juga menilai, dari awal hingga akhir Kepala DP3AKKB lebih berbicara pada tataran teori.
“Tapi capaiannya ngga jelas. Tahun 2021 saja dalam rakor kami minta menjelaskan bagaimana masyarakat tahu bagaimana mudah mengakses pengaduan. Waktu itu Kadis berteori masak untuk 2022 masih teori. Bahkan ksus terbaru kekerasan pada anak yang terjadi di Pandeglang dinas juga berteori,” ucapnya.
“Kita ngga butuh narasi, kita perlu dinas action membangun sistem yang jelas. Itukan tugas mereka. Jadi anggaran besar kita bisa sia-sia kalau program yang di usulkan di tengah masa sulit ini masih program yang tidak bisa dibaca tingkat kebermanfaatannya,” sambung politisi Golkar itu.
Oleh karena itu, lanjut Fitron, salah satu poin penting yang harus dilakukan segera yaitu merasionalisasi program-program DP3AKKB. “Kita akan lihat (usulan program) dinas-dinas yang lainnya. Karena rakor kita maraton,” ujarnya.
Fitron juga menyebut setidaknnya terdapat 14 program kegiatan yang harus dirasionalisasi di DP3AKKB di antaranya yaitu, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan nilai anggaran Rp247.779.000, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan nilai anggaran Rp170.929.000.
“Program-program dalam RAPBD yang mereka ajukan yang tidak bisa mereka jelaskan dengan baik. Semua itu baru dilihat dari kualitatifnya lho. Apalagi kalau kita bedah rinciannya sudah jadi RKA makin jelas nanti belanja kertasnya,” tegasnya.
Senada, Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar menilai, anggaran yang diajukan DP3AKKB lebih pada program seremonial belaka. Dirinya juga menyarankan kepada OPD terkait untuk membuat program peningkatan advokasi bagi korban pelecahan anak dan perempuan.
“Kalau bisa lebih kepada program advokasi anak. Misalkan DP3AKKB sanggupnya berapa? Satu anak Rp10 juta. Mampunya berapa? Tapi di sini saya ngga melihat anggaran untuk advokasi. Malah kebanyakan kerja pengawasan,” ujar Nizar.
Sementara, Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina mengaku akan memperbaiki program-program yang telah diusulkan. “Kita perbaiki sinkronisasi dan koordinasi,” katanya.(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
