SERANG – Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mengkritik kebijakan efisiensi anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten yang berdampak pada pemangkasan anggaran karyawan outsourcing atau alih daya di seluruh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Banten. Kebijakan tersebut berujung pada pemutusan kontrak sejumlah pekerja.
Salah satu kasus terjadi di RSUD Malingping, Kabupaten Lebak. Sebanyak 23 karyawan outsourcing yang bertugas sebagai petugas kebersihan dan keamanan tidak diperpanjang kontrak kerjanya.
Yeremia menilai efisiensi anggaran seharusnya tidak berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja. Ia mengaku telah menanyakan persoalan ini kepada Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti, yang menyebutkan bahwa setelah RSUD Malingping, rumah sakit lainnya juga akan menyusul.
“Pengurangan anggaran memang tidak terjadi di Dinkes saja, tetapi juga di dinas lain karena kondisi fiskal kita sangat ketat. Ada beberapa pengeluaran yang harus diminimalisir. Sekali lagi, sebetulnya semangatnya tidak berdampak kepada masyarakat, khususnya terhadap ketenagakerjaan,” kata Yeremia, Selasa (3/2/2026).
Akibat kebijakan efisiensi tersebut, Dinkes melakukan perhitungan terhadap pos anggaran yang dinilai tidak memengaruhi layanan langsung kepada masyarakat. Dari hasil perhitungan itu, diputuskan untuk memangkas anggaran pegawai alih daya.
Efisiensi juga disebut berdampak pada pengadaan obat-obatan, yang anggarannya diharapkan bisa bertahan hingga pembahasan anggaran perubahan nanti.
“Karena masih ada beberapa yang harus dimaksimalkan oleh mereka (Dinkes). Pembelian obat juga terdampak efisiensi. Mudah-mudahan di anggaran perubahan bisa ter-cover,” ujarnya.
Yeremia berharap Dinas Kesehatan dapat menyiapkan solusi agar para karyawan yang terdampak tetap memiliki sumber penghasilan. Ia juga berharap dalam pembahasan anggaran perubahan mendatang, para karyawan tersebut dapat direkrut kembali.
Menurutnya, nilai efisiensi anggaran di Dinas Kesehatan cukup besar.
“Kami berharap ke depan efisiensi jangan sampai mempengaruhi ketenagakerjaan di Provinsi Banten, karena angka pengangguran kita masih tinggi dan pemerintah sedang giat membuka lapangan pekerjaan. Kalau justru terjadi pengurangan tenaga kerja, tentu sangat disayangkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti, membenarkan adanya efisiensi anggaran pengadaan outsourcing di seluruh rumah sakit yang berada di bawah kewenangan Dinkes Provinsi Banten. Namun, ia tidak merinci jumlah karyawan yang terdampak.
“Untuk pengadaan outsourcing jasa keamanan dan kebersihan anggaran tahun 2026, seluruh UPT RS Dinkes Provinsi Banten diefisiensikan, disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit,” kata Ati saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo