CILEGON — Program Universal Health Coverage (UHC) Kota Cilegon kembali menjadi perhatian serius DPRD Kota Cilegon di tengah tekanan fiskal pada APBD 2026. Meski kondisi keuangan daerah dinilai cukup berat, para legislator menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis bagi warga tetap harus menjadi prioritas utama.
Dalam Podcast Wakil Rakyat bersama BantenNews.co.id, Anggota Badan Anggaran sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy (Kang Ian), menegaskan bahwa UHC merupakan layanan dasar yang tidak boleh dikorbankan dalam situasi apa pun.
Saat ini, warga Cilegon cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. BPJS akan diurus oleh pemerintah dalam waktu 3×24 jam. Namun DPRD memproyeksikan, tanpa tambahan anggaran, UHC hanya akan mampu berjalan hingga sekitar Agustus 2026.
“Program ini menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Tidak boleh berhenti hanya karena kendala fiskal,” tegas Fauzi dikutip, Rabu (10/12/2025).
Ia juga menyoroti pembangunan RSUD baru yang belum rampung dan menyebabkan ruang operasional layanan berkurang. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kapasitas layanan, termasuk ketersediaan ruang kritis, padahal UHC membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai.
Fauzi yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Cilegon menambahkan bahwa fraksinya mendukung penuh keberlanjutan UHC dan meminta Pemkot Cilegon mempercepat penyelesaian pembangunan RSUD serta memperkuat alokasi anggaran kesehatan.
Dalam pembahasan anggaran, DPRD telah mengusulkan penambahan kuota dan alokasi dana UHC. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan eksekutif. Karena itu, kedua narasumber podcast tersebut sepakat bahwa pemerintah kota harus transparan terkait kemampuan fiskal dan mengambil langkah penyesuaian yang diperlukan agar layanan kesehatan gratis tetap berjalan.
DPRD juga menyoroti komposisi belanja pegawai yang telah mencapai 50 persen dari total belanja daerah, melebihi batas ideal sesuai ketentuan. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal, sehingga pemerintah daerah didorong lebih serius meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi PBB, BPHTB, dan sektor pajak lainnya.
“Selama beban hidup warga masih berat dan daya beli belum pulih merata, UHC adalah kebutuhan sosial yang harus dijaga. Kami akan terus mengawal pembahasan anggaran agar program ini tidak berhenti dan fasilitas kesehatan tetap layak melayani seluruh warga Cilegon,” ujar Fauzi.
DPRD menegaskan, keberlanjutan UHC bukan sekadar kebijakan, tetapi komitmen sosial yang wajib diprioritaskan pemerintah daerah demi menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga Kota Cilegon.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin