SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan tidak akan main-main dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terindikasi ikut dalam aksi unjuk rasa. Bahkan, ancamanya tidak main-main, akan dicoret dari database kepegawaian.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, Rabu (30/7/2025).

Bahkan, orang nomor dua di Provinsi Banten itu tidak akan main-main dan memberikan ultimatum untuk pegawai di lingkungan Pemprov Banten yang kedapatan menggelar aksi demonstrasi terhadap pengangkatan dan penggajian PPPK.

“Untuk PPPK nggak usah khawatir, kita jelas anggarkan untuk membayar PPPK. Nggak usah demo, kalau demo kita lebih baik coret saja,” tegas Dimyati.

Kepada seluruh pegawai di lingkup Pemprov Banten, Ia meminta untuk menjaga kondisi pemerintahan supaya berjalan baik dan kondusif.

Dimyati juga tak mau ada aksi protes dari kebijakan yang saat ini tengah pihaknya usahakan.

“Saya kasih tau ke PPPK, kalau sudah Mr.Dim (Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah) kecewa kita coret betulan (PPPK-nya-red). Jangan demo-demo,” ujarnya.

Kembali dikatakan Dimyati, dirinya meminta PPPK di lingkup Pemprov Banten untuk tidak khawatir terkait gaji. Hal itu lantaran pembiayaan PPPK masuk belanja wajib pegawai.

“Untuk PPPK jangan khawatir. Kita Pemprov Banten (berupaya) mensejahterakan semua pegawai. Dengan harapan pelayanan publik terus meningkat,” katanya.

Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Gilang Fattah