PANDEGLANG — Aliansi Warga Sipil kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya, menolak kerjasama pengolahan sampah antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel).

Puluhan massa aksi, berpakaian serba hitam, menggelar protes di Halaman Kantor Bupati Pandeglang dan Tugu Jam Alun-alun Pandeglang.

Di depan Kantor Bupati Pandeglang, massa menyerukan pembatalan kerjasama pengolahan sampah dengan Tangsel. Mereka membacakan puisi, membakar ban bekas, dan menuntut Bupati Pandeglang keluar menemui mereka.

Karena tidak ada perwakilan Pemkab yang hadir, massa mencoba menerobos masuk ke dalam kantor bupati. Upaya ini dihalangi oleh pihak kepolisian dan Satpol-PP yang berjaga di pintu masuk. Kecewa, massa melempari pintu kantor dengan botol air kemasan sebelum akhirnya bergerak menuju Tugu Jam Alun-alun Pandeglang untuk melanjutkan orasi.

Koordinator aksi, Refaldi, menegaskan bahwa tuntutan mereka sama seperti aksi pertama: membatalkan kerjasama pengolahan sampah dengan Tangsel.

“Tuntutan kita tetap sama, yaitu penolakan kerjasama dengan Tangerang Selatan. Apalagi kemarin statemen Ibu Bupati terkesan cuci tangan, itu memicu kemarahan masyarakat,” tegasnya.

Refaldi juga menyoroti pernyataan Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, yang menyatakan kerjasama akan tetap berjalan. Menurutnya, sikap tersebut terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan keuntungan finansial.

Refaldi mempertanyakan keputusan Bupati Raden Dewi Setiani yang memilih memecat Kepala UPT Sampah dan Dirut PBM, ketimbang memutus kerjasama dengan Tangsel.

“TPA yang ditinjau bupati kemarin masih belum sesuai standar. Justru pihak lain yang disalahkan, padahal pemerintah juga bertanggung jawab,” ujarnya.

Aliansi Warga Sipil memastikan aksi ini tidak akan berhenti jika tuntutan tidak dipenuhi. Mereka berencana menggelar aksi setiap minggu hingga Bupati dan Wakil Bupati membatalkan kerjasama tersebut.

“Kalau untuk PAD kami mendukung, tapi dampak lingkungan harus diperhatikan. Pemerintah mungkin tidak merasakan langsung, tapi masyarakat yang terkena dampaknya. Fokus kami mendorong pembatalan kerjasama dan merevitalisasi TPA terlebih dahulu,” tutup Refaldi.

Penulis : Memed
Editor : Usman Temposo