SERANG – Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia Paruh Waktu (PPPKI PW) DPW Banten menyambut baik rencana pemangkasan tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Pemerintah Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Ketua Aliansi PPPKI PW DPW Banten, Asep Bima mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut.

Asep menilai, langkah Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten perlu berujung pada kepastian status bagi PPPK paruh waktu.

“Semoga inisiasi Pak Gub dan Wagub dapat diimplementasikan,” kata Asep saat dihubungi, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kepastian kerja PPPK paruh waktu. Aliansi PPPKI PW Banten kini menunggu tindak lanjut pemerintah terhadap rencana tersebut.

Asep juga berharap, kebijakan tersebut tidak sekadar memangkas tukin, tetapi juga membuka jalan bagi pegawai PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu atau fulltime.

“Harapan kami juga apa yang diiplementasikan dapat mengakomodir PPPK PW menjadi PPPK FT (fulltime) di tahun depan,” kata Asep.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten menyiapkan pemangkasan tukin ASN untuk menjaga gaji dan tunjangan PPPK pada 2027.

Langkah itu muncul ketika belanja pegawai Pemprov Banten sudah menyentuh sekitar 30 persen dari APBD 2026. Pemerintah daerah memilih menekan komponen belanja lain ketimbang mengurangi jumlah PPPK.

Sekda Banten Deden Apriandhi menegaskan Pemprov Banten tetap mempertahankan PPPK sesuai kontrak kerja. Pemerintah juga tidak menyiapkan pemutusan hubungan kerja massal terhadap PPPK pada 2027.

“Alhamdulillah kalau di Provinsi Banten atas perintah Pak Gubernur dan Pak Wagub kita harus tetap mempekerjakan PPPK sesuai dengan kontrak yang berlaku, kecuali memang ada oknum yang terkena masalah. Tapi secara umum kita harus mempertahankan PPPK,” kata Deden kepada wartawan di DPRD Banten, Rabu (12/8/2026).

Deden mengatakan rancangan APBD 2027 tetap memasukkan kebutuhan gaji dan tunjangan seluruh PPPK. Untuk menutup kebutuhan tersebut, Pemprov Banten mempertimbangkan penyesuaian sejumlah belanja pegawai, termasuk tukin ASN.

“Walaupun kita mengurangi tunjangan kinerja bagi para PNS yang lain,” ujarnya.

Namun, Deden menegaskan rencana pemangkasan tukin belum final. Pemprov Banten masih akan membahas skema tersebut melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah