Beranda Peristiwa Aktivis Soroti Dugaan Tambang Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan

Aktivis Soroti Dugaan Tambang Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan

Lokasi tambang batu bara yang berada di Lebak Selatan. (Sandi/bantennews)

LEBAK – Dugaan aktivitas tambang batu bara ilegal di wilayah Lebak Selatan memicu sorotan aktivis. Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan menyelidiki legalitas aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam masyarakat sekitar.

Aktivis setempat, Sahrul, menilai aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi izin tidak boleh luput dari pengawasan. Ia meminta aparat memastikan legalitas kegiatan tambang sekaligus menindak pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

“Kami meminta APH segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. Jika ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ada tindakan tegas berdasarkan ketentuan hukum,” kata Sahrul saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, aktivitas pertambangan bukan sekadar urusan eksploitasi sumber daya alam. Pelaku usaha juga harus memenuhi ketentuan perizinan, kewajiban reklamasi, serta menjaga lingkungan dan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang.

Sahrul menegaskan, aparat tidak boleh berhenti pada pengecekan administratif. APH perlu memastikan kegiatan pertambangan di Lebak Selatan benar-benar memenuhi ketentuan hukum dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan warga.

“Aparat penegak hukum harus melakukan langkah serius untuk memastikan legalitas kegiatan tersebut serta menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Ia juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan pertambangan di Lebak, terutama di kawasan yang memiliki potensi sumber daya mineral. Lemahnya pengawasan berisiko membuka ruang bagi praktik pertambangan yang mengabaikan aturan dan kepentingan masyarakat.

“Pengawasan perlu diperkuat agar kegiatan usaha pertambangan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah dan tidak meninggalkan persoalan baru di kemudian hari,” ungkapnya.

Sahrul meminta pemerintah, APH, dan masyarakat bersinergi mengawasi aktivitas pertambangan. Ia menegaskan, setiap pelanggaran harus berujung pada penegakan hukum, bukan sekadar teguran.

Baca Juga :  Inovasi PJJ SMA Berbuah Prestasi, Dindikbud Banten Raih Penghargaan

“Bila ada tambang batu bara yang terbukti melanggar aturan, harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya.

Penulis : Sandi Sudrajat
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd