Aktivis Curigai Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pandeglang Rp1,9 Miliar

PANDEGLANG – Aktivis antikorupsi mencurigai pengadaan mobil dinas Bupati Pandeglang senilai Rp1,9 miliar. Selain tidak mematuhi azas kepatuhan, pengadaan mobil dengan harga tinggi itu dinilai tidak patut di tengah kondisi Kabupaten Pandeglang yang masuk kategori daerah tertinggal.

“Bukan cuma memalukan, tapi jg mencurigakan. Di tengah keterbatasan anggaran dan banyak hal penting yang mesti diselesaikan seperti infrastruktur yang buruk dan kemiskinan,  kok bupati tega hati bermewah-mewahan dengan uang rakyat,” ujar Ade Irawan, Direktur Akademi Antikorupsi, Selasa (12/3/2019).

Mantan Kordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) ini menegaskan hal lain yang mesti diperhatikan soal pengadaan mobil itu yang melalui proses penunjukan langsung. “Jelas gak memenuhi syarat, karena bukan dalam keadaan darurat dan mobil bukan barang yang spesifik,” ujarnya.

Hal senada disampaika  Aa Syaifullah dari Nalar Pandeglang. “Ya jelas, melukai masyarakat Pandeglang kebanyakan. Yang kita sesalkan pengadaan di akhir tahun pas Pandeglang mengalami bencana tsunami,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pengadaan mobil ini dilakukan melalui pengadaan langsung 2018. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, mobil itu memang sesuai dan memenuhi syarat.

Namun pengadaan ini dinilai tak patut di tengah Pandeglang berjibaku dengan penanganan pascabencana tsunami dan permasalahan infrastruktur yang buruk.

“Yang kita sesalkan itu pengadaan ini. APBD kita kecil, beberapa tahun PAD tak tergenjot karena nggak ada kegiatan yang mendorong pemberdayaan di masyarakat yang riil,” tuturnya.

Diketahui, Pemkab Pandeglang membelikan mobil dinas baru untuk Bupati Irna Narulita. Tak tanggung-tanggung, mobil dinas untuk bupati itu seharga Rp 1,9 miliar dengan merek Land Cruiser Prado. Padahal kabupaten itu merupakan kabupaten termiskin di Banten.

Kabupaten Pandeglang sampai saat ini masih termasuk kategori wilayah tertinggal dibanding daerah lain di Banten. Pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya Rp 205 miliar. Selain itu, daerah ini sering disebut paling miskin dibanding tujuh kabupaten dan kota lainnya. (ink/red)