SERANG — Sejumlah mahasiswa lintas organisasi kembali menyoroti persoalan pendidikan di Provinsi Banten yang dinilai masih memprihatinkan. Aksi berlangsung di depan Kantor Gubernur Banten, Senin (4/5/2026), sebagai bentuk tekanan publik terhadap pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa dari BEM Banten Bersatu dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turut hadir. Sementara itu, mahasiswa BEM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Banten yang lokasinya berdekatan.
Sekretaris BEM Banten Bersatu, Torik Suliapawitra, mengungkapkan bahwa angka partisipasi sekolah di Banten baru mencapai sekitar 70 persen. Artinya, masih ada tiga dari sepuluh anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal.
“Ini menunjukkan masih banyak anak di Banten yang membutuhkan akses pendidikan yang layak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan infrastruktur pendidikan. Salah satunya terjadi di SMK Negeri 7 Kota Serang yang masih kekurangan sarana penunjang, seperti meja belajar dan perlengkapan praktik siswa.
Selain itu, mahasiswa menyoroti tingginya angka pengangguran, khususnya dari lulusan SMK. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam menyerap tenaga kerja terampil.
Ketimpangan akses pendidikan juga terlihat di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Pandeglang, sekitar 42 ribu anak masih memiliki keterbatasan akses pendidikan, sementara di Kota Tangerang jumlahnya mencapai sekitar 21 ribu anak.
“Kami ingin ada bukti nyata bahwa pemerintah serius mengawal isu-isu ini bersama masyarakat,” kata Torik.
Di tengah aksi yang diguyur hujan deras, perwakilan Pemerintah Provinsi Banten—Sekretaris Daerah Deden Apriandhi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jamaluddin, serta Kepala Biro Umum Setda Ali Hanafiah—mendatangi massa dan melakukan dialog secara langsung.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Deden dan Jamaluddin menyampaikan bahwa Pemprov Banten telah berupaya menekan angka putus sekolah melalui program sekolah gratis dengan anggaran sekitar Rp400 miliar.
Program tersebut juga bertujuan menghapus praktik penahanan ijazah oleh pihak sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan.
“Melalui program sekolah gratis swasta yang dibiayai Pemprov, kami juga meminimalisir penahanan ijazah. Salah satu syaratnya, tidak boleh ada lagi ijazah yang ditahan karena seluruh biaya telah ditanggung pemerintah,” jelas Deden.
Jamaluddin menambahkan, program sekolah gratis juga diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini di Banten.
“Anggaran sekitar Rp400 miliar ini menjangkau hampir 60 ribu penerima manfaat, dan ke depan ditargetkan mencapai 180 ribu dalam tiga tahun. Ini langkah yang signifikan,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Banten juga berencana melakukan revitalisasi sekolah rusak di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Pandeglang, Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Dialog antara massa aksi dan perwakilan Pemprov ditutup dengan penandatanganan surat perjanjian sebagai komitmen untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan mahasiswa. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Sekda Banten, Deden Apriandhi.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo