){kind=link}
JAKARTA – Gubernur Banten Andra Soni mendorong pemerataan akses keuangan berkeadilan untuk menekan praktik pinjaman online ilegal, rentenir, dan bank emok. Ia menyampaikan hal itu seusai Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.
“Kami ingin akses keuangan di Banten merata agar ekonomi tumbuh dan masyarakat mendapat layanan yang adil,” kata Andra. Ia menilai pemerataan akses keuangan mampu menekan maraknya pinjol ilegal dan rentenir di daerah.
Android BantenNews.co.id
Download di Playstore. Baca berita tanpa iklan, lebih cepat dan nyaman lewat aplikasi Android.
Andra menyebut Kota Tangerang Selatan masuk nominasi daerah terbaik dalam percepatan akses keuangan tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Rakornas TPAKD menjadi forum konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat inklusi keuangan. “Melalui TPAKD, UMKM bisa lebih mudah mengakses pembiayaan dan terhindar dari rentenir,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menambahkan, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci mendorong kemandirian ekonomi daerah. Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mencatat, kredit UMKM tumbuh 1,3 persen pada 2024 dan perluasan akses keuangan harus terus berlanjut.
Ketua Pelaksana Rakornas TPAKD Friderica Widyasari Dewi melaporkan, hingga kini TPAKD telah terbentuk di 552 kabupaten, kota, dan provinsi. “TPAKD berperan mendorong literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat terhindar dari praktik rentenir,” ujarnya.
Tim Redaksi