SERANG — Akademisi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Rohman, mengingatkan bahwa implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Banten perlu pengawalan menyeluruh agar prinsip transparansi dan keadilan tidak berhenti pada tataran konsep.

SPMB 2026 hadir menggantikan skema PPDB dengan menekankan transparansi, keadilan, serta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Sistem ini tetap mempertahankan empat jalur utama, yakni zonasi (domisili), afirmasi, prestasi, dan mutasi. Selain itu, terdapat penguatan melalui skema pra-SPMB untuk validasi data sejak tahap awal.

Namun, Rohman menilai perbaikan pada tahap seleksi tidak serta-merta menutup peluang kecurangan. “Penguatan sistem seperti pra-SPMB dan integrasi data memang penting, tetapi kita juga harus waspada terhadap pergeseran pola kecurangan ke tahap pasca-penerimaan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Ia merujuk temuan Ombudsman RI yang menunjukkan praktik maladministrasi kini cenderung muncul dalam bentuk lebih terselubung. Salah satu contohnya adalah kewajiban pembelian seragam dan perlengkapan sekolah melalui vendor tertentu saat masa orientasi.

“Jika seleksi sudah semakin tertutup dari manipulasi, maka celah akan bergeser ke praktik-praktik tersembunyi yang justru lebih membebani orang tua,” kata Rohman.

Menurutnya, jalur zonasi masih menjadi titik rawan dalam pelaksanaan SPMB. Perbedaan persepsi terkait jarak dan akses kerap memicu polemik di masyarakat, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

Rohman juga menyoroti kesiapan infrastruktur digital, termasuk situs SPMB, agar gangguan teknis yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang.

Terkait wacana penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA), ia menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan objektivitas seleksi, namun harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif.

“TKA bisa memperkuat meritokrasi, tetapi tanpa intervensi keadilan, justru berisiko memperlebar kesenjangan akses pendidikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan SPMB 2026 tidak hanya ditentukan oleh transparansi pada tahap seleksi, melainkan juga pengawasan menyeluruh dari awal hingga akhir proses.

“SPMB harus dipastikan tidak hanya bersih secara administratif, tetapi juga adil dalam praktiknya, dari pra-seleksi hingga pasca-penerimaan,” tegasnya.

Penulis: Audindra Kusuma

Editor: Usman Temposo