SERANG — Aliansi Forum Aktivis Pro Kebenaran dan Keadilan (AFAPKK) Provinsi Banten menggelar aksi menolak rencana safari politik Joko Widodo di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (10/9/2026).
Massa menggunakan mobil komando untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka menyoroti rekam jejak pemerintahan Jokowi, kebijakan yang berkaitan dengan Banten, serta sejumlah persoalan hukum dan politik yang menurut mereka belum tuntas.
Ketua Aliansi Forum Aktivis Pro Kebenaran dan Keadilan Banten, Sabrawijaya mengatakan, aksi tersebut merupakan gerakan moral untuk menolak safari politik Jokowi di Banten.
“Menolak safari politik Jokowi di Banten, karena rekam jejak Jokowi sebagai pendusta, pengkhianat bangsa, penghancur ideologi sosial ekonomi dan sumber daya alam dan berbuat zalim terhadap rakyat Banten karena melegitimasi PIK 2 dijadikan PSN,” kata Sabrawijaya.
Menurut Sabrawijaya, sebanyak 21 forum aktivis mendukung tuntutan tersebut. Mereka meminta Jokowi tidak melakukan safari politik di Banten dan meminta aparat mengusut berbagai persoalan yang mereka kaitkan dengan pemerintahan Jokowi.
Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan Jokowi dalam sejumlah perkara korupsi yang menyeret mantan menteri di kabinetnya.
Mereka juga menuntut pengusutan kasus kematian enam anggota Laskar FPI dalam peristiwa Kilometer 50 serta peristiwa Bawaslu setelah Pilpres 2019.
Selain itu, massa mempersoalkan perubahan Undang-Undang Pemilu yang menurut mereka berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Mereka meminta aparat memproses persoalan tersebut secara hukum.
PIK 2 juga menjadi sorotan utama. Aliansi menilai penetapan kawasan tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ketika Jokowi menjabat presiden telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat pemilik lahan di Banten.
Massa turut mendesak pemerintah mengusut kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019.
Polemik mengenai keabsahan ijazah Jokowi juga masuk dalam tuntutan. Mereka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memproses persoalan tersebut secara transparan dan akuntabel.
Aliansi juga mempersoalkan safari politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mereka menilai aktivitas politik Jokowi bersama partai tertentu sarat kepentingan kekuasaan.
Massa meminta Jokowi menghentikan keterlibatan dalam politik praktis dan mengambil posisi sebagai negarawan.
Mereka menilai kunjungan politik Jokowi belum tepat ketika sejumlah persoalan hukum, dugaan pelanggaran HAM, dan tuntutan keadilan yang mereka soroti belum memperoleh penyelesaian.
“Kami tidak butuh orang yang sudah mengecewakan masyarakat, kami butuh pemimpin yang memiliki sifat sidik, amanah, fathonah dan tablig,” tegas Sabrawijaya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd