SERANG – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Banten menggugat (Kasibat) berunjukrasa di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (22/9/2020).
Mereka menilai, Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) lebih sibuk mencari dana untuk melanjutkan proyek-proyek yang tertunda akibat refocusing, alih-alih fokus menangani pandemi Covid-19.
Koordinator massa aksi Misbah mengatakan, bencana Covid-19 hingga kini masih menghantui masyarakat Banten. Namun, di sisi lain WH-Andika hanya sibuk mencari dana untuk proyek-proyek yang tertunda akibat refocusing.
“Ini menjadi bukti bahwa prioritas WH-Andika bukan kesejahteraan rakyat, melainkan bagaimana caranya mendatangkan keuntungan terlebih banyak persoalan yang dialami oleh para garda terdepan Covid-19,” kata Misbah, Rabu (23/9/2020).
Misbah meminta pimpinan Pemprov Banten jangan hanya memikirkan bagaiman mengejar target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Akan tetapi yangbjarus menjadi perhatian adalah pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Bagaimana tindakan pemprov dalam merespon resesi di Indonesia. Dan PEN difokuskan untuk tiga aspek, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” ujarnya.
Terlebih, kata Misbah, WH-Andika diketahui mengajukan pinjaman dana hutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 4,9 triliun. Dimana Rp 856 miliar masuk pada APBD Perubahan 2020 dan Rp 4,1 trilium masuk dalam APBD 2021.
“Pembayaran hutang ini dibebankan kepada rakyat. Jrlas kita lihay barometer tindakan yang dilakukan pemprov jauh dari kepentingan rakyat. Ini menjadi hal yang menyakitkan untuk hati rakyat,” katanya.
“Jika kita rinci dana pinjaman sebesar Rp 856 miliar masuk untuk pembiayaan sport center yang menyedot dana sebesar Rp 430 Miliar atau sekitar 50,22 Persen. Artinya setengahnya dialokasikan kepada pembangunan sport center. Dana tersebut di rencanakan untuk menyerap 7.500 tenaga kerja. Padahal kenyataannya tidak akan menyerap tenaga kerja sejumlah 7.500. Kita akhirnya tahu bagaimana empati dari Pemprov untuk Masyarakat sendiri,” sambungnya.
Menurut Misbah, situasi yang krisis dialami oleh masyarakat tidak membuka mata para pemimpin yang ada di Banten. Uluran tangan para pemimpin lewat kebijakan untuk rakyat rasanya sudah jauh dari harapan.
“Sudah seharusnya gubernur peka terhadap keadaan Masyarakat. Pendidikan menjadi permasalahan vital yang harus ditanggulangi. situasi sekarang memaksa semua serba daring. Perlu biaya lebih untuk para orang tua. Terlebih Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum mendapatkan stimulus bantuan dari pemprov. Padahal ini adalah jantung pergerakan ekonomi rakyat kecil,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya menuntut kepada Wh-Andika untuk fokus pada empat faktor. Pertama, pendidikan dan kesehatan harus menjadi sasaran utama program PEN, kedua UMKM harus menjadi prioritas utama demi pemulihan ekonomi daerah dengan sesuai landasan PEN.
Ketiga, realokasi dana anggaran harus transparan dan keempat, komitmen padat karya dalam pembangunan. (Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
