SERANG – Proses merger (penggabungan) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten dengan Bank Jabar Banten (BJB) membutuhkan waktu tiga bulan. Pemprov Banten juga menjamin uang nasabah di Bank Banten masih tetap aman.
Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengatakan, saat ini proses merger dalam tahap letter of intens (LOI).
“Masih proses legislasi, masih berjalan. Antara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) masih ada pertemuan lebih lanjut. Apa yang menjadi harapan dan pendataan masyarakat masih dibahas dengan BJB,” kata WH usai melakukan pertemuan dengan DPRD Banten di KP3B, Kota Serang, Senin (27/4/2020).
Ia mengaku, jika proses merger sendiri merupakan masukan dari OJK. Hal itu lantaran OJK mempunyai otoritas untuk memaksakan bank tertentu untuk memberikan suntikan modal.
“Rencana penambahan modal dari Ketua DPRD yang lama sudah, tapi sekarang OJK bisa memaksa bank tertentu untuk memberikan tumpuan permodalan. Contoh waktu itu (penjajakan) dengan BRI, terus juga mega corporate. Dulu waktu dengan BRI kita punya uang Rp2,8 triliun, merger. Kitanya siap, tapi BRI-nya nggak siap,” ungkapnya.
Lebih lanjut, terkait suntikan modal untuk Bank Banten, WH mengaku, Pemprov Banten telah berupaya melakukan penambahan modal. Namun, dalam perjalannya dalam tiga kali masa anggaran Pemprov Banten tidak kunjung mencairkan modal tambahan untuk bank plat merah tersebut.
“Pemprov sudah berupaya (tambah modal) untuk mempertahankan Bank Banten. Mudah-mudahan dengan dukungan Pemprov Jabar barangkali ada solusi. Pra kondisikan. Kita pola. Dan sekarang sedang dievaluasi baik dari sisi modalnya, dari sisi komposisi sahamnya,” paparnya.
WH menegaskan, seluruh persoalan terkait Bank Banten masih dalam tahap diskusi. “Untuk sementara saat ini masih ditangani oleh OJK,” ujarnya.
(Tra/Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
