SERANG – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pihak Pemprov Banten dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota di Banten untuk tanggap menanggulangi penularan virus Corona.
Mantan Kapolri itu, meminta Pemprov Banten menyiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi fase penularan Covid-19, khususnya di daerah penyangga Ibukota seperti Tangerang.
Tito mengkhawatirkan jika pemerintah daerah tidak tanggap, maka fase penularan tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat Banten, khususnya yang berada di Tangerang dan sekitarnya.
Menurut Tito sekitar 11 juta orang, terkonsentrasi di Tangerang yang berdekatan dengan Jakarta. Sementara Jakarta dan daerah lain ada yang positif Covid-19.
“Kita datang dan berdiskusi langkah yang diambil bupati walikota sekaligus juga hambatan dan usulan program,” jelasnya saat menggelar konferensi pers didampingi Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (18/3/2020).
Salah satu yang menjadi atensi Tito yakni keberadaan rumah sakit untuk menampung pasien positif Corona di Banten. Seperti diketahui, tidak satupun rumah sakit di Banten yang memiliki fasilitas memadai untuk penanganan pasien positif Covid-19.
Sejauh ini, pasien positif Covid-19 dirujuk ke Jakarta, baik itu di Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun RS Persahabatan. “Mulai disiapkan rumah sakit untuk menampung pasien yang positif, khususnya rumah sakit yang terakreditasi. Seperti Bapak Presiden Jokowi sudah menyiapkan tempat atlet untuk antisipasi menampung pasien yang perlu penanganan ketika rumah sakit penuh,” jelasnya.
Dikatakan, saat ini telah memasuki fase penularan. Pada fase ini umumnya mengalami grafik eksponensial, pertumbuhan cepat. Pemerintah melakukan edukasi ke masyarakat berdasarkan hasil pengalaman Pemerintah Tiongkok yang telah dibukukan.
Langkah-langkah untuk membuat kebijakan social distance dan kerumuan karena menunjang penularan. Kerumunan dalam kegiatan pariwisata, keagamaan, maupun olahraga dan seni kalaupun tetap dilaksanakan harus ada social distance.
“Selain upaya-upaya edukasi hingga tingkat terkecil, keluarga. Termasuk menggunakan jaringan Polda dan Korem. Upaya mitigasi, mempersiapkan sarana prasarana rumah sakit, laboratorium dan lain-lain agar masyarakat dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan jika positif. Juga perawatan jika terjadi peningkatan pasien positif,” papar Mendagri Tito.
Menurutnya, penanganan Covid 19 perlu langkah-langkah yang memperhatikan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi. Karena langkah dan kebijakan yang diambil bisa berpengaruh pada dunia usaha, sehingga perlu menjaga kestabilan ekonomi. Persediaan sembako harus cukup. Memperkuat kapasitas sistem kesehatan, termasuk penyediaan desinfektan di ruang publik. Membantu masyarakat yang masuk kelompok ekonomi rentan.
“Tetap menghidupkan usaha. Banten banyak pabrik yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Termasuk pada usaha menengah, dan UMKM sehingga mereka masih tetap berjalan usahanya,” tegas Mendagri Tito.
Dikatakan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan tentang Realokasi Anggaran Daerah. Peraturan itu bisa menjadi dasar hukum untuk realokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk peningkatan kapasitas isu Covid 19, penguatan alat yang diperlukan dalam mitigasi, memberikan bantuan rakyat ekonomi lemah, serta memberikan bantuan ke pengusaha.
“Realokasi cukup diberitahukan ke DPRD, tidak perlu dirapatkan,” jelasnya.
“Prinsipnya kita upayakan membendung penyebaran, memperkuat daya tahan tubuh masing masing, dan mempertahankan perekonomian,” pungkasnya.
(You/Dhe/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
