SERANG – Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil Banten 1, Usep Saepudin mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia mengaku kalah akibat maraknya money politic atau politik uang.
Dia juga meminta kepada Bawaslu membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus pembagian uang yang beredar di Pandeglang-Lebak pada Pemilu 2019.
Caleg dari PPP nomor urut 6 tersebut diterima langsung oleh ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi saat mencurahkan keluhannya soal politik uang.
Ia mengaku bukan tidak mampu untuk menyediakan uang Rp 50 ribu agar warga memilihnya. Tapi dampak dari politik uang menurutnya berujung pada korupsi.
“Ketika melihat harga ini, ya Allah pak sakit. Benak saya kemana ini Bawaslu, naon gawena (apa kerjanya). Money politics di hari tenang massif di Lebak dan Pandeglang. Teman saya nggak berani melapor karena takut,” kata Usep saat mendatangi Bawaslu Banten, Rabu (24/4/2019).
Dia meminta agar Bawaslu segera membentuk tim berantas anti money politics dan merilis hasil temuan politik uang berikut Caleg-caleg yang memberikan kepada uang kepada masyarakat selama proses Pemilu berjalan.
“Saya mencurahkan temuan di lapangan. Ini ikhtiar saya sebagai caleg tidak punya uang tapi punya visi misi,” ujar dikutip dari merdeka.com.
Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, pihaknya telah berusaha melakukan patroli bersama satgas anti money politics, namun, pada saat patroli pihaknya kesulitan mengungkap bukti politik uang.
“Terkait laporan money politics itu tindakan dari prosedur hukum. Kita selalu bergerak. Secara substansi saya setuju menolak yang bermain politik uang. Tapi itu perlu ada pembuktian hukum,” ujarnya. (Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
