SERANG – Sejumlah mahasiswa kembali menggelar demo mengevaluasi satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah. Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman30 menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (23/2/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni membuka data pembangunan secara transparan; memprioritaskan pemenuhan hak dasar rakyat di sektor kesehatan dan pendidikan; menghentikan tumpang tindih kewenangan pembangunan infrastruktur; memastikan pembangunan berpihak pada wilayah tertinggal, khususnya Banten selatan; serta menjalankan kebijakan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan yang berkeadilan.
Mahasiswa menilai duet kepemimpinan Andra–Dimyati belum menghadirkan perubahan signifikan bagi masyarakat Provinsi Banten. Sejumlah program pembangunan disebut lebih menonjolkan aspek pencitraan ketimbang penyelesaian persoalan mendasar.
Koordinator Umum KMS3, Tarpi Setiawan, mengatakan satu tahun masa kepemimpinan seharusnya menjadi pijakan untuk mendorong pembangunan yang adil dan merata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun hingga memasuki 2026, ia menilai berbagai persoalan dasar masih belum terurai.
“Kami melihat lebih banyak pencitraan dibandingkan perubahan yang konkret,” tegas Tarpi.
Sorotan juga diarahkan pada program Sekolah Gratis yang menjadi salah satu janji unggulan Andra–Dimyati. Tarpi mengutip data Badan Pusat Statistik yang mencatat rata-rata lama sekolah masyarakat Banten baru mencapai 9,56 tahun. Angka tersebut dinilai menunjukkan tantangan pendidikan yang masih besar.
Program Sekolah Gratis ditargetkan menjangkau 87.000 siswa. Namun hingga awal 2026, realisasinya disebut baru sekitar 60.700 siswa atau sekitar 70 persen dari target. Selain itu, mahasiswa menilai keterbukaan data masih menjadi persoalan.
“Di website Pemprov Banten hanya disebutkan angka pelaksanaan programnya. Namun sebaran kabupaten/kota yang telah menyerap program tersebut tidak dipublikasikan,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, mahasiswa menilai pemerintah provinsi lebih menonjolkan proyek-proyek besar sebagai simbol capaian pembangunan. Sementara persoalan jalan rusak, keterbatasan akses desa, dan lemahnya konektivitas di wilayah selatan Banten dinilai belum tertangani secara maksimal.
Program Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera) juga tak luput dari kritik. Tarpi menilai program tersebut kerap menyasar pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani yang bukan menjadi kewenangan utama pemerintah provinsi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, di tengah masih banyaknya jalan provinsi yang rusak.
“Satu tahun seharusnya cukup untuk menunjukkan arah perubahan. Namun yang terlihat justru pembangunan lebih banyak dipamerkan daripada dirasakan masyarakat,” katanya.
Mahasiswa turut menyoroti angka kemiskinan di Banten yang mencapai 760.850 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka juga tercatat sebesar 6,63 persen pada November 2025. Kondisi tersebut dinilai kontras dengan posisi Banten sebagai kawasan industri yang dipenuhi pabrik dan investasi.
“Kondisi ini menjadi ironi bagi Banten sebagai wilayah industri yang dipenuhi kawasan pabrik dan investasi,” tuturnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo