SERANG– Provinsi (Pemprov) Banten mengalami defisit produksi ikan hingga 310.000 ton per tahun. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Banten yang diperkirakan mencapai 500.000 ton per tahun.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Agus Supriyadi mengatakan, berdasarkan data tahun 2025, total produksi perikanan Banten baru mencapai sekitar 190.000 ton per tahun. Angka itu terdiri atas kontribusi perikanan tangkap sebesar 75.000 ton dan perikanan budidaya sebanyak 115.000 ton.

“Jadi kurang 310.000 ton. Dan ini ironis, berarti ada yang harus dioptimalkan,” ujar Agus, Senin (10/2/2026).

Menurut Agus, defisit produksi ikan ini menjadi perhatian serius DKP. Padahal, secara geografis, wilayah laut Banten berada di titik pertemuan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yakni 712, 573, dan 572.

Ia menilai, posisi strategis tersebut seharusnya dapat menjadi modal besar untuk meningkatkan produksi perikanan daerah apabila dikelola secara optimal. Ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan ikan, lanjut Agus, berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.

“Jika tidak segera ditangani, defisit ini diprediksi akan terus membengkak dan memicu kenaikan harga di pasar,” tegasnya.

“Tahun 2026 kita coba mau dioptimalkan bagaimana caranya supaya jangan sampai defisitnya makin besar. Karena ini akan pengaruhi ke harga ikan, dan pengaruh juga ke program Gemar Makan Ikan kita,” lanjutnya.

Untuk menekan defisit tersebut, pemerintah daerah mulai mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain melalui penerapan Cara Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

DKP Provinsi Banten juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama dalam upaya penertiban praktik penangkapan ikan ilegal yang selama ini dinilai merugikan nelayan lokal.

“Kita juga berkoordinasi dengan KKP terkait dengan langkah memberantas ilegal fishing,” ujarnya.

Agus turut menyoroti melemahnya sektor perikanan budidaya yang sebelumnya menjadi salah satu andalan Banten. Ia menilai, kebijakan yang kurang tepat pada masa lalu turut berkontribusi terhadap menurunnya kinerja sektor tersebut.

Untuk menghidupkan kembali sektor budidaya, Agus menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi serta dukungan dari organisasi nelayan, termasuk Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

“Saya berharap semua lembaga atau instansi atau para pelaku nelayan ini bisa optimal dengan cara senantiasa saling kerja sama dan berkoordinasi,” ucapnya.

Penulis: Audindra Kusuma
Editor: tb Ahmad Fauzi