Beranda Pemerintahan Sekwan Pandeglang Angkat Bicara Soal Uang Transport dan Tunjangan DPRD

Sekwan Pandeglang Angkat Bicara Soal Uang Transport dan Tunjangan DPRD

Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang Suaedi Kurdiatna. (Memed/bantennews)

PANDEGLANG – Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Pandeglang, Suaedi Kurdiatna angkat bicara terkait tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD lebih besar dibandingkan dengan anggaran infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan tahun 2026.

Suaedi mengatakan, tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Pandeglang sama sekali tidak mengalami kenaikan dan masih sama dari tahun sebelumnya.

Namun, perbedaan anggaran infrastruktur terjadi karena adanya penurunan atau pemangkasan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Ia menjelaskan, kenaikan anggaran belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD Pandeglang hanya terjadi pada tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2025 dan 2026 anggarannya masih sama dengan sebelumnya.

“Itu kenaikan 2024 dan pada waktu itu anggaran PUPR tinggi jauh dengan kami, adapun tahun ini menurun itu bukan ranah kami karena kami tahun ini tidak ada kenaikan, masih sama dengan tahun lalu,” kata pria yang akrab disapa Eed ini, Senin (2/2/2026).

Ia mengaku, anggaran transportasi untuk pimpinan DPRD memang ada kenaikan. Hal ini karena para pimpinan DPRD tidak diberikan mobil dinas sehingga anggaran untuk pengadaan mobil dinas dialihkan ke anggaran transportasi.

Menurutnya, kenaikan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan sudah dibahas bersama Pemkab Pandeglang.

“Tahun 2024 unsur pimpinan dewan yang tadinya mendapatkan mobil dinas itu tidak dapat, otomatis menjadi bertambah (uang transportasi) tapi setahu saya di kabupaten/kita lain sudah duluan, kita agak belakangan dan kami tetap mengacu pada edaran Mendagri bahwa tunjangan tidak boleh melebihi DPRD Provinsi,” ucapnya.

Ia melanjutkan, sebelum adanya kenaikan anggaran, tim appraisal sudah terlebih dahulu melakukan riset lapangan untuk menetapkan besar kenaikan baik anggaran perumahan maupun anggaran transportasi.

“Misalkan (tunjangan) perumahan dia (tim appraisal) koordinasi dengan Bappenda, terus kalau sewa mobil dengan rental, tapi kalau dengan kami tidak, jadi tim apprisal ini kerjanya tidak dipengaruhi dan tidak diganggu oleh kami, mereka profesional,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sengketa Lahan SDN Gerendong 1, DPRD Bakal Panggil Dindikpora Pandeglang

Diberitakan sebelumnya, anggaran perumahan dan transportasi DPRD Pandeglang tahun 2026 melebihi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Di mana, dua anggaran milik DPRD Pandeglang menyentuh angka Rp21,78 miliar sedangkan anggaran pembangunan jalan dan jembatan hanya di angka Rp12,58 miliar.

Penulis : Memed
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd