CILEGON – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dalam upaya percepatan sertifikasi seluruh tanah wakaf di Kota Cilegon. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (Siwak), tercatat 156 tanah wakaf di Cilegon belum tersertifikasi.

Kepala BPN Kota Cilegon, Osman Affan menjelaskan kolaborasi dengan Kemenag itu merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat dan menghindari sengketa lahan wakaf yang kerap terjadi.

“Jadi, sekarang di Kementerian Agama juga sudah membentuk Forum Nazhir di Kota Cilegon. Inilah yang nanti akan membantu kami untuk mensertifikat tanah wakaf,” katanya, Jumat (30/1/2026).

Osman menjelaskan, setiap masyarakat yang hendak mengurus sertifikasi tanah wakaf dapat melalui Kemenag ketika pemberkasannya telah lengkap seluruhnya.

“Nanti, teman-teman kami sudah membentuk tim percepatan tanah wakaf. Tim akan datang ketika berkas sudah masuk, tim kami dari BPN sudah kami bentuk dengan SK panitia untuk melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan, setelah itu kami akan memprosesnya,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, bagi masyarakat yang hendak mengurus legalitas tanah wakaf tak perlu risau dengan pembiayaan pengukurannya. Pasalnya, BPN Kota Cilegon tak memungut biaya sepeserpun alias gratis.

“Pembiayaan ketika masuk di BPN terkait pengukuran sama panitia pemeriksaan itu nol rupiah semua. Tinggal teman-teman Forum Nazhir menyiapkan Akte Ikrar Wakaf semua,” ungkapnya.

Melalui kolaborasi dengan Kemenag dan Forum Nazhir itu diharapkan semua tanah wakaf di Kota Cilegon memiliki sertifikat dan kepastian hukum yang jelas agar terhindar dari kasus sengketa lahan.

“Data yang kami dapat kemarin di Cilegon yang belum tersertifikasi tanah wakafnya dari Sistem Wakaf ada 156. Mudah-mudahan target tahun ini minimal 56 bisa kita selesaikan. Kendalanya 156 ini masih kami telusuri semua,” tutup Osman.

Penulis : Maulana
Editor : Gilang Fattah