LEBAK – Menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang berisi bahan mentah terus menjadi sorotan tajam. Salah satunya dari anggota Komisi II DPRD Banten Musa Weliansyah.

Diketahui, menu MBG yang disajikan berupa bahan mentah itu viral di media sosial (medsos), Jumat (23/1/2026) kemarin. Dalam video itu juga terlihat, nampan makanan berisi jagung dan telur mentah, serta terdapat susu dan makanan pendukung.

Musa mengaku kecewa adanya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyajikan menu MBG dengan bahan mentah.

“Saya mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak bisa segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawasan yang ketat terkait pendistribusian MBG tersebut,” kata Musa saat dihubungi, Sabtu (24/1/2026).

Ia mengatakan, Satgas yang dibentuk haruslah melibatkan berbagai unsur di antaranya, untuk tingkat Kabupaten yakni BPOM, OPD terkait Kejaksaan, Polres, Kodim.

Sedangkan untuk tingkat Kecamatan tentunya harus melibatkan unsur Muspika, dan di tingkat desa yaitu harus melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, serta unsur masyarakat atau wali murid.

“Pembentukan Satgas tersebut harus segera dilakukan oleh Pemda. Karena banyaknya mitra MBG atau dapur SPPG di Kabupaten Lebak yang menyajikan makanan tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.

Ia juga menduga adanya indikasi kongkalikong antara SPPG, ahli gizi, akuntan dan penyuplai komoditi, sehingga dapur SPPG yang terkesan asal-asalan dan tidak memenuhi standar.

Bahkan, dapur SPPG yang mengantungi izin lengkap berupa IMB, pengolahan limbah dibiarkan begitu saja.

“Kalau memang tidak ada pengawasan dan membiarkan dapur SPPG belum memenuhi syarat dibiarkan produksi, tentunya akan berpotensi terjadinya korupsi berjamaah. Dan tentunya dapat merugikan penerima manfaat,” ungkapnya

Atas kejadian itu, Musa menganggap pemerintah daerah tutup mata dan abai terhadap program MBG. Untuk itu, dirinya mendesak percepatan pembentukan Satgas.

“Persoalan MBG ini tidak bisa ditutupi, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Kita malu kalau memang MBG yang tidak sesuai spesifikasi terjadi di sejumlah sekolah di-posting di medsos. Tetapi tidak ada tindakan atau penanganan yang serius dari pemerintah daerah. Padahal pembentukan Satgas sudah diamanatkan oleh Mendagri,” ucapnya.

Penulis : Sandi Sudrajat
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd