Oleh: Gayatri Sarasvaty

Tangerang Selatan (Tangsel) kerap dipromosikan sebagai kota modern. Deretan pusat bisnis, perumahan elit, kampus, dan kawasan komersial tumbuh cepat. Angka investasi dibanggakan, gedung-gedung menjulang, dan narasi “kota jasa” terus dipoles. Namun di balik kemasan itu, Tangsel menyimpan ironi besar: kota ini tak becus urusi sampah.

Tangsel adalah kota yang dibangun seperti rumah mewah—tetapi lupa membuat kakus.

Sampah, urusan paling dasar dalam peradaban kota, justru menjadi masalah laten yang tak pernah benar-benar diselesaikan. Bertahun-tahun berganti kepala daerah, persoalan ini terus diwariskan tanpa solusi tuntas. Tak ada keberanian politik, tak ada terobosan serius, hanya pemindahan masalah ke wilayah lain.

Kota Bisnis, Lingkungan Jadi Korban

Sejak awal, arah pembangunan Tangsel lebih condong pada logika bisnis. Kota diposisikan sebagai mesin ekonomi: pusat jasa, perdagangan, dan properti. Dalam logika ini, lingkungan hidup kerap diperlakukan sebagai isu sekunder—bahkan penghambat.

Padahal, kota yang sehat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari bagaimana ia mengelola dampak pertumbuhannya. Sampah adalah konsekuensi tak terelakkan dari urbanisasi. Ketika Tangsel terus menambah penduduk dan aktivitas ekonomi tanpa menyiapkan infrastruktur pengelolaan sampah yang mandiri, yang terjadi adalah ketergantungan dan krisis.

Hari ini, Tangsel hidup dari “satu sisi”: sisi konsumsi dan produksi. Sementara sisi lain—pengelolaan limbah, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan—diabaikan. Inilah ciri kota gagal: tumbuh, tetapi rapuh.

Gonta-ganti Kepala Daerah, Masalah Tetap Sama

Pergantian kepala daerah semestinya menjadi momentum evaluasi dan perbaikan. Namun dalam kasus Tangsel, pergantian itu lebih menyerupai rotasi aktor dalam panggung yang sama. Narasi berubah, janji berganti, tetapi sampah tetap menumpuk sebagai masalah struktural.

Tak satu pun kepala daerah yang benar-benar menorehkan legacy kuat dalam penyediaan TPSA atau sistem pengelolaan sampah yang berdaulat. Keputusan strategis selalu ditunda, dibungkus dalih sosial, politik, atau teknis. Akhirnya, Tangsel menjadi kota yang menggantungkan urusan paling vitalnya pada daerah lain. Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini kegagalan kepemimpinan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Retaknya Kepercayaan

Ironi bertambah ketika Dinas Lingkungan Hidup—institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan lingkungan—justru diterpa kasus korupsi. Ketika pengelola lingkungan terjerat persoalan integritas, publik berhak bertanya: masih adakah keseriusan dalam menyelamatkan kota ini dari krisis ekologis?

Kerugian negara sebesar Rp 21,6 miliar akibat korupsi pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan bukan sekadar angka dalam laporan audit. Ia adalah cermin retaknya tata kelola kota, sekaligus potret bagaimana urusan paling mendasar—sampah—dapat berubah menjadi ladang bancakan kekuasaan.

Sampah yang tak terangkut, sistem yang amburadul, dan kota yang bergantung pada wilayah lain untuk membuang limbahnya, semuanya berkelindan dengan satu soal utama: tata kelola yang gagal. Korupsi ini mempertegas bahwa krisis lingkungan di Tangsel bukan semata soal teknis atau keterbatasan lahan, melainkan juga krisis integritas.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa pembangunan kota tanpa fondasi etika dan keberlanjutan hanya akan melahirkan kemajuan semu. Di balik narasi kota modern dan ramah investasi, tersimpan praktik-praktik yang justru menggerogoti masa depan kota itu sendiri.

Pada akhirnya, warga Tangsel membayar mahal—bukan hanya melalui kerugian negara yang nilainya puluhan miliar rupiah, tetapi juga melalui lingkungan yang kian tercemar dan kepercayaan publik yang terus terkikis.

Korupsi di sektor lingkungan bukan sekadar kejahatan administratif. Ia adalah pengkhianatan terhadap masa depan. Setiap rupiah yang diselewengkan berarti berkurangnya kemampuan kota mengelola sampah, melindungi air tanah, dan menjaga kesehatan warganya.

Kota Gagal dan Pelajaran yang Terlewat

Tangsel hari ini memberi pelajaran pahit tentang pembangunan yang timpang. Kota ini tumbuh cepat, tetapi tak utuh. Ia modern di permukaan, rapuh di fondasi. Hidup dari satu sisi, mengabaikan sisi lain.

Kota tanpa TPSA bukan sekadar kota dengan masalah sampah. Ia adalah simbol peradaban yang salah arah—yang lebih sibuk membangun citra ketimbang sistem, lebih tertarik mengejar investasi ketimbang keberlanjutan.

Jika Tangsel ingin keluar dari label “kota gagal”, maka perubahan harus dimulai dari keberanian mengambil keputusan tidak populer: membangun sistem pengelolaan sampah yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan. Tanpa itu, semua narasi kemajuan hanyalah kosmetik.

Karena pada akhirnya, kota sebesar apa pun, semewah apa pun, akan runtuh martabatnya jika warganya hidup berdampingan dengan sampah—dan para pemimpinnya terus berpura-pura tidak mencium baunya. Tabik!

Penulis, warga pinggiran di Setu, Tangerang Selatan.