LEBAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak menyoroti alokasi anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) korban banjir bandang Lebakgedong.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menilai anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak jelas.

Diketahui, selama enam tahun pasca banjir bandang, warga Lebakgedong hingga saat ini menghuni hunian sementara (huntara,) di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak.

Agar tidak berlarut, BPBD Kabupaten Lebak mendorong Pemkab untuk segera mengalokasikan anggaran melalui APBD.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta mengatakan, kondisi di lapangan langkah cepat dari pemerintah daerah tanpa harus tergantung pada bantuan Pemprov maupun Pusat.

“Saya tahu kondisi di lapangan, saya sampaikan agar Pemkab segera menganggarkan. Mulai dari cut and fill sampai pematangan lahan. Jangan mengandalkan provinsi dan pusat, karena sampai hari ini belum ada kajian, terutama untuk pematangan lahan,” kata Sukanta kepada awak media, Kamis (15/1/2026).

Ia mengungkapkan, Pemkab Lebak harus segera melakukan aksi nyata agar pembangunan huntap bagi korban banjir bandang tidak berlarut-larut.

“Sebelumnya Pemprov Banten melalui Dinas Perkim sempat menganggarkan sekitar Rp400 juta untuk pematangan lahan perhektarnya. Namun, di lapangan realisasinya terbalik, padahal kalau hitung-hitungan pematangan lahan tersebut tidak akan lebih dari Rp3 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pemprov Banten tekah menurunkan alat berat, tetapi ditarik kembali. Dari pentauan, alat itu hanya digunakan untuk kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan dari vegetasi (land clearing).

“Land clearing-nya kan sudah selesai. Maka alat berat ditarik kembali,” ungkapnya.

Sukanta juga menilai, kontribusi Pemprov Banten dalam penanganan warga huntara tak jelas.

Bahkan, ia mengaku Pemkab Lebak telah mengirimkan surat resmi ke Pemprov Banten untuk segera menganggarkan BTT untuk pematangan lahan. Namun, hingga saat ini belum mendapat jawaban.

“Ini sangat disayangkan, karena hingga saat ini tidak ada jawaban dari Pemprov Banten. Nggak jelas lah,” ucapnya.

Penulis : Sandi Sudrajat
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd