LEBAK – Sejumlah wartawan di Kabupaten Lebak diduga mengalami pengusiran saat hendak meliput Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan hunian sementara (Huntara) antara DPRD dengan Pemkab Lebak, yang berlangsung di ruang Bamus DPRD Lebak, Rabu (14/1/2026).

Dari informasi yang didapat, oknum staf DPRD meminta wartawan keluar dari dalam ruang dengan alasan rapat tersebut bersifat tertutup.

Aldi, salah seorang wartawan media lokal di Banten menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, pelarangan peliputan telah bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta menghambat kerja jurnalistik. Padahal, rapat yang sedang digelar itu membahas kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan nasib warga huntara yang sudah tinggal selama 6 tahun di tenda.

“Kami hanya menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Rapat ini menyangkut kepentingan publik,” kata Aldi saat ditemui di gedung DPRD Lebak.

Aldi mengungkapkan, semula dirinya ingin mengetahui alasan mengapa rapat tersebut digelar tertutup.Padahal kepentingannya membahas kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan nasib warga huntara yang sudah tinggal selama 6 tahun di tenda.

“Tadi juga saya mempertanyakan kenapa tertutup, tapi tidak dijawab dan langsung mengusir keluar dari ruangan,” ujarnya.

Sementara itu, Misbah wartawan Tribun mengalami pengusiran oleh staf DPRD perempuan saat akan meliput rakor.

“Keluar, keluar, nggak boleh masuk,” kata Misbah seraya menirukan ucapan staf yang mengusir.

Hingga berita ini ditayangkan, wartawan masih berusaha mengonfirmasi DPRD Lebak terkait dengan dugaan insiden pengusiran wartawan saat peliputan.

Penulis : Sandi Sudrajat
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd