Seri Evaluasi 17 Program Unggulan Wali Kota di Tahun Pertama Pemerintahan

Oleh : Fauzi Sanusi
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Saat liburan tiba, kita teringat dengan destinasi wisata yang akan kita kunjungi untuk memenuhi dahaga liburan. Ketika sebuah kota industri berbicara tentang destinasi wisata gratis, publik berhak bertanya: wisata yang mana, dan destinasi yang di mana? Pertanyaan ini relevan diajukan kepada Walikota Robinsar-Fajar yang menjadikan destinasi wisata gratis sebagai salah satu program unggulannya, meski karakter kota ini jauh dari tipikal kota wisata.

Cilegon bukan Bandung, bukan Yogyakarta, apalagi Bali. Cilegon tidak dibangun di atas lanskap alam pariwisata atau warisan budaya yang kuat seperti daerah lain. Cilegon dibangun di atas baja, petrokimia, pelabuhan, dan ritme kerja industri berat. Maka ketika wisata diangkat sebagai program unggulan, yang dipertaruhkan disamping selera kebijakan, juga ketepatan membaca realitas kota.

Wisata atau Sekadar Dagangan Politik?

Secara jujur harus diakui: istilah “wisata gratis” adalah istilah yang menjual secara politik. Diksinya mudah dipahami, terdengar ramah, dan menyentuh kebutuhan warga akan rekreasi murah. Namun justru di situlah problemnya. Wisata gratis tampak lebih sebagai label populis ketimbang konsep kebijakan yang matang.

Dalam praktik pembangunan wilayah, destinasi wisata bukan hanya taman yang dipercantik atau trotoar yang diterangi lampu hias estetis. Destinasi adalah ekosistem—ruang yang hidup karena disana ada aktivitas warga yang produktif, ada dinamika ekonomi lokal, dan interaksi sosial yang berkelanjutan. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah ruang kosong yang indah di awal, sepi di tengah, dan terlupakan di akhir.

Kota Industri yang Kekurangan Ruang Bernapas

Sebetulnya Cilegon tidak kekurangan uang, PDRB ratusan triliun, tapi kita kekurangan ruang bernapas. Di kota dengan tekanan kerja tinggi dan ruang publik terbatas, kebutuhan paling mendesak bukanlah “wisata” dalam arti pariwisata, melainkan ruang publik yang manusiawi. Namun kebutuhan ini justru dibungkus dengan istilah wisata, seolah-olah Cilegon sedang bercita-cita menjadi kota tujuan pelancong.

Inilah yang sering saya sebut ironi kebijakan. Alih-alih jujur menyebut program ini sebagai pengembangan ruang publik produktif, pemerintah memilih istilah wisata—yang kemudian menimbulkan ekspektasi publik tentang destinasi, interaksi antar warga, dan dampak ekonomi yang pada akhirnya sulit dipenuhi.

Satu Tahun Nyaris Berlalu, Destinasi Masih Abstrak

Hampir setahun pemerintahan berjalan, apa yang bisa ditunjukkan dari program destinasi wisata gratis? Yang tampak adalah penataan estetika kota: trotoar yang diperbaiki, lampu yang dipercantik, koridor yang dirapikan. Semua itu penting, tetapi belum cukup untuk disebut destinasi.

Yang belum tampak justru lebih mencolok: tidak ada dokumen kebijakan khusus, tidak ada penetapan lokasi destinasi wisata gratis, tidak ada konsep berbasis identitas industri atau kemaritiman, tidak ada integrasi UMKM yang jelas, dan tidak ada indikator keberhasilan yang terukur. Akibatnya, publik dihadapkan pada sebuah paradoks: program wisata gratis ada di atas kertas, tetapi destinasinya tidak hadir di ruang nyata.

UMKM Sering Disebut, Jarang Dirancang

Setiap diskusi tentang wisata hampir selalu menyebut UMKM. Namun di lapangan, UMKM kerap hanya hadir sebagai pelengkap—bahkan sering kali dianggap masalah ketertiban. Padahal, tanpa UMKM, destinasi apa pun akan mati. Destinasi tanpa aktivitas ekonomi lokal hanyalah ruang pasif yang membebani APBD.

Jika UMKM tidak dirancang sejak awal sebagai bagian dari desain destinasi—dengan zonasi, kurasi, dan keberlanjutan—maka yang muncul hanyalah konflik klasik antara “penghidupan rakyat” dan “ketertiban kota”. Ini bukan kesalahan UMKM, melainkan kegagalan desain kebijakan.

Wisata Hanya sebagai Bahasa Politik

Mengapa program ini tetap dipilih sebagai unggulan? Jawabannya sederhana: wisata adalah bahasa politik yang aman dan populer. Dibandingkan reformasi ketenagakerjaan yang rumit atau transformasi ekonomi industri yang mahal, wisata gratis relatif murah secara fiskal tetapi tinggi visibilitas. Ia memberi kesan bahwa pemerintah bekerja dan peduli pada kualitas hidup warga.

Masalahnya, simbol tanpa substansi hanya akan melahirkan kekecewaan. Ketika warga menyadari bahwa wisata gratis yang dijanjikan tak lebih dari ruang publik yang belum hidup, maka legitimasi kebijakan perlahan akan terkikis.

Yang Salah Bukan Pilihannya, tapi Kejujurannya

Perlu ditegaskan: yang keliru bukanlah keinginan menghadirkan ruang publik bagi warga Cilegon, karena space seperti itu justru sangat dibutuhkan. Yang keliru adalah menyebutnya wisata tanpa menyiapkan destinasi, menyebutnya unggulan tanpa menyiapkan ekosistem.

Jika pembuat konsep itu jujur pada karakter kota, program ini seharusnya direformulasi. Fokusnya harus bergeser dari “wisata” ke ruang publik produktif berbasis identitas kota industri dan kemaritiman. Destinasinya kecil, tematik, tersebar, terhubung dengan UMKM, dan diukur dengan aktivitas warga, bukan jumlah wisatawan atau PAD.

Penutup: Wisata Tanpa Destinasi adalah Peringatan

Program destinasi wisata gratis di Cilegon hari ini lebih tepat dibaca sebagai peringatan kebijakan. Peringatan bahwa jargon yang terlalu indah, jika tidak disertai konsep dan eksekusi, akan cepat kehilangan makna. Cilegon tidak perlu menjadi kota wisata. Cilegon hanya perlu menjadi kota industri yang memberi ruang hidup layak bagi warganya.

Selama pemerintah masih menyebut wisata tanpa mampu menunjukkan destinasinya, publik berhak bertanya: ini kebijakan pembangunan, atau sekadar etalase politik untuk menuai suara publik?