Seri Evaluasi Program Unggulan Wali Kota di Tahun Pertama Pemerintahan

Oleh : Fauzi Sanusi
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon digadang-gadang sebagai senjata utama pemerintah kota untuk menekan pengangguran. Wajar. Karena Cilegon adalah kota industri, penuh pabrik besar, tetapi ironisnya pengangguran lokal tetap menjadi masalah kronis dan membumbung tinggi.

Satu tahun pertama pemerintahan Robinsar-Fajar pun nyaris berlalu. BLK disebut telah dimodernisasi. Digitalisasi berjalan. Kerja sama industri dibangun. Pelatihan tetap digelar.
Namun pertanyaan publik sederhana, dan sulit dihindari: kalau BLK sudah dimodernisasi, mengapa pengangguran naik tinggi sekali?

Tulisan ini merupakan evaluasi berseri terhadap implementasi 17 janji politik Robinsar-Fajar dalam satu tahun berkuasa. Saya akan kupas satu persatu secara objektif berdasarkan data sekunder dari berbagai sumber yang dapat diakses.

Modernisasi Terlihat, Dampak Belum Terasa

Harus diakui, BLK Cilegon tidak diam. Pendaftaran pelatihan kini lebih rapi dan digital. Pemerintah menjalin kerja sama dengan balai pelatihan milik pusat dan asosiasi industri. Jenis pelatihan pun terdengar “industri”: las, listrik, otomotif, forklift, K3.

Di atas kertas, ini tampak progresif

Masalahnya, modernisasi sejauh ini lebih banyak terasa di proses, bukan di hasil. Publik disuguhi berita tentang aplikasi, MoU, dan kunjungan pejabat ke sana kemari. Tetapi publik jarang—bahkan hampir tidak pernah—melihat data paling penting: berapa lulusan BLK yang benar-benar bekerja.

Tanpa data itu, modernisasi BLK sulit dinilai berhasil atau tidak.

Bengkel Ada, Tapi Masih “Dalam Rencana”

Hasil penelusuran saya menemukan bahwa bengkel praktik BLK memang ada dan digunakan. Pelatihan otomotif dan forklift berjalan. Artinya, BLK bukan bangunan kosong.

Namun, pemerintah sendiri mengakui masih ada kekurangan fasilitas dan peralatan. Peningkatan besar justru direncanakan untuk tahun berikutnya, bukan menjadi capaian utama tahun pertama. Ini penting dicatat.

Dengan kata lain, BLK belum sepenuhnya naik kelas, setidaknya belum terlihat sebagai BLK dengan fasilitas unggul yang membuat industri yakin akan kompetensi dan keahlian alumninya untuk menutup kebutuhan SDM-nya.

Standar Nasional: Nyata di Sertifikat, Abu-abu di Lembaga

Istilah “berstandar nasional” sering muncul dalam narasi program. Tetapi ketika ditelusuri lebih jauh, yang paling jelas terlihat adalah sertifikasi kompetensi peserta—misalnya sertifikat Kemenaker atau BNSP.

Itu tentu positif. Sertifikasi penting bagi individu. Namun, standar nasional institusi—dalam arti sarana, sistem, dan pengakuan institusional—belum tampak jelas ke publik. Tidak ada penjelasan terbuka: standar apa yang sudah dicapai, apa yang sedang dikejar, dan kapan targetnya terpenuhi.

Akibatnya, istilah “berstandar nasional” terdengar lebih sebagai janji politik, bukan capaian kinerja yang terukur.

Akar Masalah: BLK Masih Dianggap Sekadar Tempat Pelatihan

Inilah persoalan paling mendasar.

BLK di Cilegon—seperti di banyak daerah lain—masih diperlakukan sebagai tempat pelatihan, bukan alat kebijakan pasar kerja. Ukuran keberhasilannya masih berkutat pada berapa kelas dibuka dan berapa orang dilatih.

Padahal, bagi pencari kerja, pertanyaannya bukan “ikut pelatihan apa”, tetapi “setelah pelatihan, saya kerja di mana?”

Tanpa jembatan yang jelas ke industri, pelatihan berisiko menjadi rutinitas tahunan: ramai saat dibuka, sepi saat ditanya dampaknya.

MoU Tanpa Penempatan = Kebijakan Setengah Jalan

Kerja sama dengan industri memang sudah ada. Tapi kerja sama tanpa komitmen penempatan hanyalah janji baik agar seremonial cepat selesai.

Jadi pihak industri tidak cukup hanya diajak seremonial tanda tangan MoU. Industri harus diajak sepakat untuk menentukan:

• berapa orang yang bisa dimagangkan,

• berapa yang bisa direkrut,

• dan keterampilan apa yang benar-benar mereka butuhkan.

Tanpa itu, BLK hanya menjadi syarat menggugurkan kewajiban dan jadi penonton di kota industri sendiri.

Apa yang Seharusnya Dilakukan?

Jika BLK benar-benar ingin menjadi salah satu solusi pengangguran, arah kebijakannya harus diubah.

Pertama, ukur BLK dari penempatan kerja, bukan jumlah pelatihan. Kedua, ikat industri dengan kuota magang dan rekrutmen, bukan sekadar kerja sama simbolik. Ketiga, buka data kinerja BLK ke publik—berapa lulusan yang sudah bekerja, berapa yang belum. Keempat, tuntaskan modernisasi fasilitas secara nyata, bukan terus menerus dalam tahap rencana.

Langkah-langkah ini tidak populer secara politik, tapi sangat menentukan secara kebijakan.

Penutup: Modernisasi Harus Terasa di Dapur Warga

Pada akhirnya, modernisasi BLK bukan soal aplikasi, gedung, atau spanduk program unggulan. Modernisasi hanya bermakna jika terasa di dapur warga Cilegon—ketika satu demi satu pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang layak.

Cilegon tidak kekurangan industri. Investor terus berdatangan. Yang masih kurang adalah mekanisme agar warga lokal benar-benar masuk ke dalamnya. Jika BLK mampu menjawab tantangan itu, maka kritik hari ini akan berubah menjadi pengakuan dan pujian. Jika tidak, modernisasi BLK akan tinggal sebagai omon-omon narasi politik yang ramai di awal, tetapi sunyi di hasil.