SERANG – Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten mencatat hingga tahun 2025 masih terdapat 20 dari total 155 kecamatan yang berstatus rawan pangan.

“Jumlah kecamatan yang dikategorikan rawan pangan mengalami penurunan, dari 21 kecamatan pada tahun 2024 menjadi 20 kecamatan pada tahun 2025,” kata Kepala Dinas Ketapang, Nasir, Jumat (12/12/2025).

Diketahui Provinsi Banten kini berada pada peringkat kedelapan nasional sebagai penghasil beras terbesar terbanyak.

“Sebaliknya, jumlah kecamatan yang dikategorikan tahan pangan mengalami peningkatan, yakni dari 134 menjadi 135 kecamatan,” ujarnya.

Menurut Nasir, Pemprov Banten menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk penyaluran bantuan kepada masyarakat di wilayah rawan pangan.

Ia menuturkan, program penanganan kerentanan pangan merupakan agenda prioritas yang dilaksanakan setiap tahun.

Bantuan tersebut diberikan berdasarkan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA).

Ia menjelaskan, penentuan lokasi penerima, baik kabupaten maupun kota, dilakukan berdasarkan peta FSVA yang dikeluarkan masing-masing daerah.

“Sebelumnya, intervensi serupa juga pernah dilakukan bagi nelayan di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang (Pulau Tunda) yang mengalami kendala untuk melaut. Tapi bantuan tersebut berdasarkan permintaan dari kepala daerah kepada Gubernur,” katanya.

Staf Ahli Gubernur Banten, Kurnia Sastriawan menegaskan, bantuan pangan merupakan program rutin yang sifatnya langsung dirasakan masyarakat karena menyasar kelompok penerima manfaat yang rentan.

“Kan bisa terukur nanti. Tapi kalau kerawanan pangan langsung menuju kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok penerima manfaat yang rawan pangan,” ucapnya.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd