SERANG – Kajian penetapan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten akhirnya rampung dan kini memasuki tahap penyerahan dokumen resmi kepada pemerintah pusat.
Seluruh materi kajian dinyatakan lengkap dan telah memenuhi arahan dari Otoritas Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Walikota Serang, Budi Rustandi memastikan seluruh dokumen yang diminta pemerintah pusat sudah siap diserahkan. Penyusunan kajian itu, kata dia, mengikuti secara ketat arahan dari bidang Otoritas Daerah (ODA) Kemendagri.
“Kan pemerintahan dari pusat kajiannya ada di Kota Serang. Alhamdulillah sudah jadi, tinggal kita setorkan sesuai arahan ODA Kemendagri,” ujar Budi, Selasa (2/12/2025).
Kajian tersebut secara khusus menyoroti penegasan aturan mengenai penetapan ibu kota dalam landasan hukum pembentukan Provinsi Banten.
Dalam regulasi awal tertulis “Serang” sebagai ibu kota, namun tanpa menyebut status administratif kota, sehingga diperlukan penegasan resmi untuk memastikan kejelasan hukum.
“Ini hanya kurang penambahan nama saja,” jelas Budi.
Penyerahan dokumen dijadwalkan berlangsung pekan depan. Saat ini Pemkot Serang sedang menyesuaikan jadwal pertemuan dengan pihak Kemendagri.
“Kita lagi ngatur jadwal dengan kementerian. Optimis banget lah. Kita kerja sama dengan Pak Gubernur, dukungan beliau besar,” tegasnya.
Budi menegaskan, Serang sebenarnya telah ditetapkan sebagai ibu kota sejak awal pembentukan Banten.
Fokus pemerintah kota saat ini adalah memastikan semua penyesuaian administrasi dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan.
“Saya hanya memastikan semuanya sesuai undang-undang dan datanya benar. Yang penting datanya sesuai,” katanya.
Ia pun meyakini penegasan status ibu kota akan membawa dampak positif bagi Kota Serang, terutama dalam hal dukungan pemerintah pusat.
“Sebagai ibu kota tentu ada perbedaan dukungan dari pusat, baik anggaran dan lainnya. Harapan saya ini jadi penyemangat kita semua. Tanah kelahiran kita menjadi ibu kota, kita harus bangga,” ujarnya.
Penulis : Ade Faturohman
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd