KAB. TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengalokasikan anggaran puluhan miliaran untuk pembangunan fasilitas pondok pesantren (Ponpes) di daerah ini pada 2026. Dana tersebut untuk merealisasikan kedua program unggulan bupati dan wakil bupati Tangerang yakni Asrama Pondok Pesantren (Aspontren) yang menyasar 150 ponpes dan Sanitasi Pesantren (Sanitren) bagi 75 ponpes.

Program ini bertujuan memperluas mendukung pemerintah daerah dalam dunia pendidikan, kesehatan lingkungan, dan kualitas hidup santri di Kabupaten Tangerang.

“Maka 2026, Pak bupati berkomitmen menambah 150 ponpes penerima Aspontren,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Erwin Mawandy, Kamis (20/11/2025).

Melalui program Aspontren, setiap Ponpes akan mendapatkan Rp200 juta. Total alokasi anggaran yang dikucurkan Rp30 miliar anggaran. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pola swakelola olej masing-masing Ponpes menggunakan desain teknis yang telah disiapkan pemerintah daerah.

“Didalamnya telah dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, lemari pakaian, dan perlengkapan santri lainnya,”kata dia.

Saat ini sebanyak 45 Ponpes telah mendapatkan program Aspontren yang akan rampung di akhir tahun. Sementara untuk program Sanitren akan menyasar 75 Ponpes dengan pembiayaan Rp130 juta per lembaga dan total anggaran Rp9,75 miliar yang disiapkan di 2026.

Erwin menjelaskan, Sanitren merupakan kelanjutan program dari bupati sebelumnya, yakni Zaki Iskandar. Berdasarkan data Bappeda masih ada sekitar 250 pondok pesantren yang belum menerima manfaat. Sehingga program perlu dilanjutkan untuk mendukung fasilitas dunia pendidikan berbasis keagamaan itu.

Ia menegaskan dua program ini dijalankan tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan dan fasilitas fisik, tetapi juga mendorong pola hidup bersih dan sehat serta kenyamanan belajar para santri.

“Tapi target utama pemerintah daerah adalah bagaimana pola hidup bersih dan sehat itu juga bisa terimplementasi dengan baik sekolah-sekolah keagamaan dalam hal ini pondok pesantren,”ucapnya.

Dia bilang seluruh jenis pesantren, baik salafi maupun modern, dapat mengakses program tersebut. Namun, prioritas diberikan kepada ponpes salafi yang dinilai memiliki keterbatasan kemampuan fiskal dengan catatan penyediaan lahan yang memadai.

“Karena untuk membangun Sanitren dan Aspontren membutuhkan lahan sekitar 54 meter persegi,” jelasnya.

Selain pembangunan fasilitas, Pemkab Tangerang juga menyiapkan dukungan legalitas kelembagaan bagi ponpes yang belum memiliki badan hukum. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp3–4 juta per ponpes untuk membantu proses pengurusan legalitas. Bagi Ponpes yang belum mendapatkan program ini didorong untuk mengajukan proposal ke bupati.

“Terkait teknis, pak bupati telah memberi mandat kepada Bagian Kesra Setda. Ponpes yang ingin mengakses program harus mengajukan proposal kepada Bupati. Nantinya dilakukan verifikasi dan validasi kelayakan, termasuk ketersediaan lahan, keberadaan santri, tenaga pengajar, hingga kurikulum,” tutup Erwin.

Penulis: Saepulloh
Editor: TB Ahmad Fauzi