CILEGON – Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menyoroti ketidakjelasan dalam proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan. Kondisi ini dinilai menimbulkan keresahan publik dan memperkuat dugaan adanya lemahnya tata kelola birokrasi di daerah tersebut.

Ketua Umum IMC, Ahmad Maki, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah mengenai tahapan atau alasan keterlambatan rotasi-mutasi pejabat. Padahal, menurutnya, proses tersebut merupakan bagian penting dari sistem merit dan reformasi birokrasi.

“Proses rotasi dan mutasi seharusnya dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun sampai hari ini, tidak ada kejelasan apa pun dari pihak pemerintah,” tegas Ahmad Maki, Selasa (11/11/2025).

Dia menilai, diamnya pemerintah terhadap isu tersebut justru memperburuk citra dan mengganggu kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

“Ketiadaan kabar terkait rotasi–mutasi mencerminkan lemahnya komunikasi publik serta rendahnya komitmen terhadap prinsip good governance. Apalagi bila melihat pemerintahan saat ini, banyak pejabat berkinerja buruk dan tidak bisa melaksanakan program yang sudah dicanangkan,” tandasnya.

Ia menegaskan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, keterbukaan informasi publik menjadi hal penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi setiap proses pengambilan keputusan.

Menurutnya, keterbukaan itu akan mencegah munculnya spekulasi publik tentang adanya kepentingan tertentu di balik kebijakan mutasi jabatan.

“Kami meminta pihak pemerintah untuk segera memberikan penjelasan terbuka mengenai proses rotasi dan mutasi yang dimaksud. Jika memang ada kendala, sampaikan secara terbuka agar publik memahami. Diam bukan solusi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maki menilai Wali Kota Cilegon memiliki kewenangan dsn power penuh untuk menempatkan pejabat-pejabat yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi di posisi strategis.

“Dengan kewenangan yang dimiliki, seharusnya walikota bisa menempatkan orang-orang yang berkompeten yang bisa bekerja dengan baik. Dengan tidak jelasnya rotasi-mutasi pejabat seakan menandakan Walikota tidak punya power untuk mengganti pejabat yang berkinerja buruk,” ujarnya.

IMC, kata Maki, akan terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa setiap proses yang menyangkut jabatan publik berjalan berdasarkan merit system, bukan karena kedekatan personal atau kepentingan politik sempit.

“Kami akan terus mengawal dan memastikan rotasi-mutasi berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan integritas. Jabatan publik adalah amanah, bukan alat balas jasa politik,” tutupnya.

Terkait hal ini belum ada tanggapan dari Walikota Cilegon, Robinsar. Wartawan masih berusaha mengkonfirmasi.

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin