KAB. SERANG – Demonstrasi puluhan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di depan Kantor Bupati Serang, Kamis (23/10/2025) berakhir ricuh. Bahkan, satu aktivis terluka usai bentrok dengan aparat kepolisian.

Berdasarkan pantauan BantenNews.co.id, aksi yang sebelumnya berjalan damai berubah memanas. Ketegangan terjadi ketika massa aksi berusaha menerobos barikade aparat kepolisian yang menjaga jalannya unjuk rasa.

Bentrokan fisik kedua belah pihak pun tak terhindarkan. Di mana salah satu aktivis terluka dan pingsan. Melihat rekannya jatuh, beberapa aktivis langsung mengevakuasi korban luka.

Koordinator massa aksi, Ian Kaisar mengaku saat ini aktivis yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Sudah dibawa ke rumah sakit. Tadi kena pukul dan sesak napas akibat dorong-dorongan dengan polisi,” katanya.

Ia mengungkapkan, aksi dorong-dorongan itu tak bisa dihindarkan, lantaran mahasiswa ingin menyampaikan tuntutan kepada Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.

“Kami sudah menunggu berjam-jam, namun Ibu Bupati, Ibu Zakiyah, tidak menemui kami. Makanya kami memaksa masuk, karena apa yang akan kami sampaikan itu arah pembangunan Kabupaten Serang di 2026 mendatang,” katanya.

Sementara itu, aksi terus berlanjut, hingga massa aksi masuk ke dalam area parkir Kantor Bupati Serang.

Lebih lanjut, Ian mengaku, mahasiswa membawa 10 tuntutam yang akan disampaikan kepada Bupati Serang. Beberapa di antaranya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Aktivis menilai, RAPBD Kabupaten Serang 2026 tidak berpihak pada masyarakat.

“RAPBD (Kabupaten Serang 2026) tidak sesuai mandat konstitusi. Di mana 79 persen (anggaran) buat gaji san tunjangan. Sedangkan 21 persen untuk belanja program,” ucapnya.

Seharusnya, kata dia, dalam rancangan APBD 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan dan 20 persen infrastruktur.

“Itu standarisasi penganggaran yang sesuai mamdta konstitusi,” katanya.

Selain persoalan RAPBD, massa aksi juga menyoroti reformasi agraria yang belum maksimal. Serta kondisi Pulau Tunda yang hingga kini kekurangan akses pendidikan dan listrik.

“Belum lagi (keberadaan) truk ODOL (over dimensi over load-red). Meski itu di jalan nasional, tapi masih di wilayah Kabupaten Serang,” ujarnya.

“Untuk itu kami menuntut Bupati memulihkan kerugian yang diderita masyarakat mulai dari ispa (infeksi saluran pernapasan akut-red), jalan rusak, polusi dan kemacetan,” tambahnya.

Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah