SERANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten langsung merespons kasus dugaan korupsi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun anggaran 2013 dan 2014 yang menjerat Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 4 Pandeglang berinisial EK. Salah satunya dengan menonaktifkan Kepsek tersebut dari jabatannya.

Berdasarkan informasi, kasus dugaan korupsi tersebut terkadi ketika EK masih menjabat sebagai Kepsek SMA Negeri 3 Pandeglang.

Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani mengaku, dirinya langsung mengambil langkah dengan menonaktifkan EK dari jabatan Kepsek SMA Negeri 4 Pandeglang.

“Saya dapat laporan, dan kemudian menugaskan Sekdis untuk mengecek ke lapanhan. Dan ternyata benar ada penangkapan. Saya mengambil langkah dengan menonakyifkan yang bersangkutan dari jabatannya sampai waktu yang belum ditentukan,” kata Tabrani, Jumat (14/7/2023).

Langkah tersebut, lanjut Tabrani, agar kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru tidak terganggu.

“Supaya ngga ada kefakuman sekolahnya, apalagi tahun ajaran baru sudah dimulai, maka saya ambil langkah (penonkatifan). Dan kalau surat penangkapan sidah saya terima saya akan menunjuka Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah,” katanya.

Terkait proses hukum yang menimpa bawahannya, Tabrani mengaku, pihaknya menghargai proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polres Pandeglang. Dirinya juga memastikan, kasus tersebut terjadi ketika sebelum jenjang SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Tentunya kita menghargai proses hukum yang sedang dilakukan. Soal apa hasilnya, itu aparat penegak hukum yang menentukan,” ucapnya.

“Kasus itu juga terjadi ketika SMA belum menjadi kewenangan provinsi dan jauh sebelum saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” sambungnya.

Terkait siapa yang akan menggantikan EK sebagai Kepsek SMA Negeri 4 Pandeglang, Tabrani mengungkapkan, dirinya akan menunjuk Kepsek definitif dari sekolah terdekat.

“Plt-nya dari sekolah terdekat supaya lebih efektif,” ujarnya. (Mir/Red)