SERANG – Sejumlah perempuan yang tergabung kedalam Aliansi Perempuan Anti Korupsi (APAK) Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang KP3B, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (20/2/2023). Mereka memprotes kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, yang sering membuat gaduh salah satunya melakukan perampingan SOTK di lingkungan Pemprov Banten.
Isu lain yang menjadi perhatian mereka adalah soal banyaknya jabatan strategis yang di Plt-kan.
Koordinator massa aksi, Maria Ulfah menilai, kebijakan perampingan SOTK itu berpotensi menimbulkan masalah. “APBD tahun 2023 sudah ditetapkan pada Desember 2022, sekarang SOTK nya malah dirampingkan. Bagaimana APBD bisa terserap? Jelas yang akan menjadi korbannya ya rakyat Banten” kata Ulfa.
Ulfa juga menyebut Pj Gubernur Banten Al Muktabar telah membuat gaduh. “Kami juga menilai kebijakan Pj. Gubernur malah membuat gaduh, dengan mem-Plt-kan seratus lebih pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Banten. Mereka dibuat resah dan tidak nyaman dalam bekerja,” katanya.
Karena itu, lanjut Ulfa, Aliansi Perempuan Anti Korupsi Banten mendesak agar Pansus DPRD Banten menghentikan pembahasan Raperda perampingan SOTK.
“DPRD harus bersikap tegas untuk menghentikan pembahasan perubahan SOTK itu, agar realisasi APBD 2023 tidak terhambat,” ucapnya.
Berdasarkan pantauan, pengunjukrasa sempat melakukan aksi teatrikal dengan membuat lingkaran sambil berputar dengan membentangkan poster.
Berikut beberapa tulisan yang dibuat mereka : “Al Muktabar bikin gaduh”, “APBD 2023 terancam tak terserap”, “DPRD tak boleh diam”, “Dipimpin Al, Banten jadi Provinsi Plt.”, “Jangan korbankan rakyat Banten” dan “Ganti Al Muktabar !!!”. (Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
