KAB. TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menghadapi persoalan serius terkait ketahanan air bersih. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 mencatat sekitar 83 persen wilayah Kabupaten Tangerang berada dalam kategori krisis air.

Kondisi tersebut bukan disebabkan minimnya sumber air, melainkan menurunnya kualitas dan kuantitas air baku yang dibutuhkan masyarakat. Neraca air yang terus mengalami defisit memperlihatkan tekanan besar terhadap ketahanan air di daerah tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Erwin Mawardy, menjelaskan istilah krisis air dalam RPJMD merujuk pada persoalan kualitas dan kuantitas air yang tersedia untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.

“Krisis air itu, baik untuk kebutuhan pertanian maupun rumah tangga, titik tolaknya dari ketersediaan air baku. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” kata Erwin, Rabu (10/6/2026).

Menurut Erwin, sebagian kebutuhan air masyarakat saat ini sudah dipenuhi melalui jaringan perpipaan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR). Namun, banyak warga masih mengandalkan air tanah melalui sumur bor dan pompa air.

Pemakaian air tanah secara masif dinilai berisiko karena dapat memicu penurunan muka tanah, mengganggu keseimbangan lingkungan, serta merusak ekosistem dalam jangka panjang.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, Pemkab Tangerang mendorong perluasan layanan air bersih perpipaan ke seluruh wilayah.

“Yang paling ideal adalah semua kebutuhan air rumah tangga dipasok melalui perpipaan yang disiapkan oleh PDAM,” ujarnya.

Erwin mengungkapkan, Perumdam TKR sebenarnya siap membangun jaringan perpipaan hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Namun upaya tersebut masih terbentur keterbatasan sumber air baku.

Saat ini Perumdam TKR masih bergantung pada Sungai Cisadane sebagai sumber utama air baku. Di sisi lain, kualitas sungai tersebut terus menghadapi tekanan akibat pencemaran limbah rumah tangga, industri, dan sampah.

Akibatnya, biaya pengolahan air terus meningkat karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar agar air layak dikonsumsi masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Tangerang menaruh harapan pada proyek Karian–Serpong yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Melalui proyek tersebut, Kabupaten Tangerang diproyeksikan menerima tambahan pasokan air baku sebesar 3.750 liter per detik dari Bendungan Karian di Kabupaten Lebak.

“Jika terealisasi, jumlah itu berpotensi memenuhi kebutuhan air bersih hingga sekitar 365 ribu kepala keluarga,” jelas Erwin.

Pasokan air dari Karian nantinya akan masuk ke instalasi pengolahan air yang sedang dibangun di Kecamatan Solear sebelum disalurkan ke masyarakat melalui jaringan perpipaan.

Selain sektor rumah tangga, krisis air juga mulai berdampak pada sektor pertanian. Keterbatasan pasokan air irigasi di sejumlah wilayah menjadi indikator lain yang menunjukkan tekanan terhadap ketersediaan air di Kabupaten Tangerang.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Erwin menyebut cakupan layanan air bersih perpipaan saat ini sudah mencapai sekitar 65 persen dari total kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Tangerang.

Ia optimistis cakupan layanan tersebut akan terus meningkat jika tambahan pasokan air baku dari Bendungan Karian mulai mengalir ke wilayah Kabupaten Tangerang.

“Kalau tambahan air baku dari Karian sudah tersedia, kami optimistis cakupan layanan air bersih perpipaan bisa terus ditingkatkan hingga menjangkau masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Saepulloh
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd