JAKARTA – Sebanyak 8.242 personel gabungan dikerahkan dalam aksi demonstrasi yang rencana bakal dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, termasuk dari Universitas Indonesia (UI) di wilayah Jakarta Pusat.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan ribuan personel gabungan tersebut merupakan gabungan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.
“BEM UI, Universitas Pancasila, PNJ, Paramadina, Trilogi, Unpad, UNJ, Gunadarma, dan FMN,” kata Erlyn, saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (18/8/2026).
Nantinya, juga bakal diberlakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Namun, pengalihan arus bakal dilakukan secara situasional.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) berencana bakal melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, pada Selasa (18/8/2026).
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof mengatakan, aksi turun ke jalan besok bukanlah untuk melakukan perayaan kemerdekaan.
Namun mempertanyakan, tentang kemerdekaan yang seperti apa yang sedang dirayakan saat ini.
“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Athof, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8/2026).
Saat ini, ia merasa kedaulatan negara digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing, sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang.
Ia juga mempertanyakan soal keadilan, ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Baginya, saat ini kemakmuran hanya menjadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” tegasnya.
Athof mengatakan, jika pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya.
“Republik yang dijanjikan berdaulat, adil, dan makmur, kini justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi. Aparat lebih sibuk mengamankan kekuasaan ketimbang mengamankan hak rakyat untuk didengar,” ujarnya.
Sumber : suara.com