7 ASN Pemkot Cilegon Terjerat Kasus Narkoba

CILEGON – Sebanyak 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terjerat kasus narkoba jenis sabu-sabu. Ini terjadi sepanjang tahun 2023.

Hal itu diungkapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegon saat acara konferensi pers akhir tahun pada Rabu (27/12/2023) di Aula Serbaguna, BNN Kota Cilegon.

Kepala BNNK Cilegon, Raden Fadjar Widjanarko mengatakan 7 ASN tersebut pada umumnya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa ketujuh ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah tersebut saat ini telah menjalani rehabilitasi dan sudah menjalani penanganan oleh Klinik BNN Kota Cilegon.

“Dan sudah dilakukan upaya rehabilitasi dan masa atensu dan masa penanganan selama satu tahun,” ungkapnya.

Raden menuturkan, ketujuh ASN yang terindikasi narkoba jenis sabu-sabu, itu didapat dari hasil tes urine dibeberapa OPD di Kota Cilegon.

“Hasil tes urine BNN kepada Pegawai Pemkot Cilegon, selain intervensi kepada seluruh masyarakat, kalangan pelajar, kami juga melakukan intervensi kepada lingkungan pemerintah,” ungkap Raden lagi.

“Sehingga ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan jenis narkotika kepada ASN dan sudah dilakukan upaya penanganan rehabilitasi dan sudah selesai,” imbuhnya.

Disinggung soal sanksi hukum, Raden bilang, ASN yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu itu dibawah ketentuan. Sehingga, ASN yang kedapatan menggunakan narkoba hanya dilakukan rehabilitasi saja.

“Kalau dia (ASN) pengguna, bukan kurir, dan bukan pengedar, kemudian penggunaannya dibawah ketentuan harus direhabilitasi sesuai dengan permohonan dan izin kepala OPD,” terangnya.

Ditempat yang sama, Penanggung Jawab klinik Pratama BNN Kota Cilegon dokter, Hayati Nufus merinci, sepanjang 2023 ada sekitar 27 orang yang dilakukan rehabilitasi di BNN. Para pengguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi didominasi oleh masyarakat umum dibawah usia 18 tahun.

“Untuk tahun ini kita ada pasien sekitar 27 per Desember semuanya sudah selesai 26 selesai satu orang drop out karena ada rujukan dari dinas sosial,” ujarnya. (Man/Red)