KAB. SERANG — Lima abad usia Kabupaten Serang tidak membuat pemerintah daerah lepas dari sejumlah persoalan mendasar. Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengakui kemiskinan, krisis air bersih, kemacetan Bojonegara-Pulo Ampel, aktivitas tambang, hingga persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Zakiyah menyebut, angka kemiskinan Kabupaten Serang masih berada di level 4,48 persen. Pemerintah daerah kini mengandalkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Banten untuk menekan angka tersebut, salah satunya melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kemiskinan kita masih di angka 4,48 persen,” kata Zakiyah usai paripurna istimewa HUT Kabupaten Serang ke-500 di DPRD, Kamis (8/10/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, lanjut Zakiyah, sebelumnya mengusulkan sekitar 1.500 unit RTLH untuk mendapat peningkatan kualitas.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Desa dan Pemerintaha Desa Tertinggal (Kemendes PDT) kemudian menambah sekitar 500 unit, sementara Pemprov Banten menambah sekitar 39 unit.
Menurut Zakiyah, perbaikan rumah menjadi salah satu cara pemerintah meningkatkan kualitas hidup sekaligus menekan kemiskinan.
“Jadi itu dalam rangka peningkatan kualitas hidup, dalam rangka juga pengentasan kemiskinan. Saya yakin jika semuanya berkolaborasi, insya Allah penurunan kemiskinan bisa segera kita optimalkan,” ujarnya.
Krisis air bersih juga masih menghantui sejumlah wilayah, terutama Serang Utara. Zakiyah menyebut Pontang, Tirtayasa, Carenang dan wilayah sekitarnya masih menghadapi keterbatasan air saat kemarau.
Pemkab Serang menyiapkan langkah jangka panjang dengan memetakan wilayah rawan kekeringan dan membangun sumur bor.
“Kita akan terus memitigasi wilayah-wilayah mana saja yang sampai dengan saat ini air bersihnya sangat kurang. Kita mungkin nanti akan membuat sumur bor-sumur bor di beberapa wilayah tersebut sehingga ke depan kalau misalnya kemarau panjang lagi tidak kekurangan air,” katanya.
Persoalan infrastruktur dan aktivitas ekonomi di Bojonegara serta Pulo Ampel juga masuk perhatian Pemkab Serang. Zakiyah mengatakan, pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU untuk mendorong pelebaran jalan di kawasan tersebut.
Menurutnya, Menteri PU bahkan sudah melihat langsung kondisi jalan yang mengalami kepadatan lalu lintas.
“Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa segera mengeksekusi adanya pelebaran jalan sehingga ke depan bisa segera adanya pengurangan kemacetan di wilayah Bojonegara dan Pulo Ampel,” ujarnya.
Untuk aktivitas tambang, Pemkab Serang membentuk Satgas Pengawasan Tambang. Namun, Zakiyah menegaskan, kewenangan utama pertambangan berada di Pemprov Banten.
“Kami di kabupaten hanya bisa mengawasi. Selanjutnya atas investigasi yang kami lakukan di lapangan, kami akan serahkan semua ke ESDM Provinsi Banten,” katanya.
Sementara terkait perubahan tata ruang, Zakiyah mengatakan, Pemkab Serang masih mengkaji rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pemerintah akan menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan peruntukannya setelah kajian selesai.
“Yang seharusnya untuk kawasan permukiman itu harus ada kawasan permukiman, begitu pun yang lainnya,” ujarnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah