PANDEGLANG – Sebanyak 31 dari 204 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pandeglang mengalami penghentian operasional sementara atau suspend. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang akan membentuk tim inspeksi untuk memeriksa seluruh dapur MBG dan mengidentifikasi masalah yang membuat puluhan SPPG berhenti beroperasi.

Rencana inspeksi itu dibahas dalam pertemuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Oproom Setda Pandeglang, Senin (2/11/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menko Bidang Pangan, Irna Narulita.

Irna mengatakan, evaluasi harus memastikan keamanan pangan, memperbaiki tata kelola, dan mencegah kejadian luar biasa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hasil penilaian terhadap 204 SPPG menunjukkan sejumlah dapur bermasalah pada aspek sanitasi, pengelolaan limbah, kelayakan bangunan, ventilasi, distribusi makanan, hingga sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

“Kalau SPPG bisa memperbaiki atau melakukan pemulihan, itu menjadi catatan BGN. Sekarang juga dipantau dari pusat,” kata Irna.

Ia meminta Pemkab Pandeglang tidak berhenti pada pengawasan. Pemerintah daerah juga perlu membantu dapur menyelesaikan persoalan teknis agar SPPG yang memenuhi syarat bisa kembali beroperasi.

Irna turut mendorong pengelola SPPG membeli kebutuhan MBG dari petani, peternak, UMKM, dan koperasi lokal agar belanja program ikut menggerakkan ekonomi desa.

Wakil Ketua Satgas MBG Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, Pemkab akan menerbitkan surat keputusan bupati sebagai dasar pemeriksaan seluruh SPPG. Tim inspeksi akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk unsur kesehatan dan teknis bangunan.

“Tim pemerintah daerah akan turun langsung untuk menilai dapur-dapur,” kata Doni.

Menurut Doni, inspeksi akan mengidentifikasi penyebab 31 SPPG mengalami suspend sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan. Pemkab berharap dapur yang memenuhi ketentuan dapat kembali beroperasi.

Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd