PANDEGLANG — Kekeringan mulai menekan lahan pertanian di Kabupaten Pandeglang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pandeglang mencatat sekitar 300 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan.

DPKP kini memetakan lahan yang paling membutuhkan penanganan agar bantuan tidak salah sasaran. Pendataan tersebut berjalan bersamaan dengan program bantuan air tanah (ABT) dari Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten.

Kepala DPKP Pandeglang, Tanti Yulianti mengatakan, tim bidang sarana dan prasarana sudah turun ke lapangan untuk mengidentifikasi lokasi terdampak.

“Ada 300 hektare di wilayah Kabupaten Pandeglang, dan kita lagi identifikasi,” kata Tanti kepada BantenNews, Selasa (29/9/2026).

Menurut Tanti, tim memprioritaskan lahan yang paling membutuhkan bantuan. Pemerintah ingin menentukan lokasi berdasarkan kondisi lapangan sebelum menyalurkan bantuan.

“Teman-teman di bidang sarana dan prasarana sedang mengidentifikasi agar daerah-daerah yang menjadi prioritas bisa segera kita bantu,” ujarnya.

Namun, tidak semua petani bisa langsung menerima bantuan pemerintah. DPKP mensyaratkan petani bergabung dalam kelompok tani dan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Tanti mengatakan, sebagian petani masih mengeluhkan harga pupuk karena belum bergabung dalam kelompok tani sehingga tidak masuk dalam data penerima bantuan.

“Semua petani harus terkoordinasi melalui kelompok tani. Kalau petani sendiri-sendiri, ya tidak bisa terbantu,” katanya.

Tanti menegaskan, DPKP harus menjaga penyaluran bantuan agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemerintah tidak bisa memberikan bantuan secara langsung kepada petani yang belum masuk data Simluhtan.

“Karena bantuan itu kan sifatnya harus akuntabel, transparansi sehingga tidak sembarangan dikasih ke perorangan,” tuturnya.

Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd