KAB. SERANG – Wakil Bupati Serang, M. Najib Hamas memastikan sebanyak 224 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Serang mulai kembali beroperasi sejak 13 Juli 2026. Meski demikian, sejumlah dapur MBG masih terkendala administrasi, renovasi bangunan hingga kekurangan tenaga ahli gizi.
Najib mengatakan, sebagian besar SPPG sudah kembali melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, beberapa dapur belum dapat beroperasi karena menghadapi persoalan teknis.
“Ada SPPG yang belum menerima dana di virtual account, ada kepala SPPG yang belum bertugas di lokasi, satu dapur masih menyelesaikan renovasi, satu dapur masih disuspensi, dan satu lagi belum bisa beroperasi karena tenaga ahli gizinya mengundurkan diri,” kata Najib, Kamis (16/7/2026).
Najib juga meluruskan isu mengenai rencana pengurangan penerima MBG untuk jenjang SMA. Menurutnya, pemerintah daerah belum menerapkan kebijakan tersebut karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
“Itu masih sebatas wacana. Sampai sekarang pelayanannya masih sama. Kami masih menunggu juknis resmi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memang mewacanakan pengalihan sasaran dengan memperbesar porsi penerima manfaat kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi.
Najib mengungkapkan, seluruh dapur MBG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari sekitar 210 SPPG yang saat ini beroperasi, sebanyak 120 dapur telah memperoleh SLHS, 65 dapur masih menunggu penerbitan sertifikat, sedangkan 25 dapur masih menunggu hasil uji laboratorium makanan sebagai syarat memperoleh rekomendasi SLHS.
“Nanti setelah hasil laboratorium keluar, proses penerbitan rekomendasi SLHS akan dilanjutkan,” katanya.
Najib juga membantah anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab).Serang tidak dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan MBG.
Menurutnya, Satgas MBG Kabupaten Serang justru aktif membangun koordinasi dengan koordinator wilayah dan dinas terkait untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.
“Kami tidak menunggu diajak. Satgas bergerak proaktif karena tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Serang,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memantau perkembangan seluruh dapur MBG setiap hari. Setiap kendala langsung dibahas bersama agar pelayanan tidak terganggu.
Najib mencontohkan, satu dapur yang sempat disuspensi setelah tim inspeksi kesehatan lingkungan menemukan pintu ruang pengolahan makanan menghadap ke kamar mandi sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi.
“Tim Dinas Kesehatan langsung memberi rekomendasi agar posisi pintu diubah. Hal-hal seperti ini kami evaluasi setiap hari supaya pelayanan tetap sesuai SOP,” ujarnya.
Terkait rencana pemerintah pusat menggabungkan beberapa SPPG dalam satu wilayah, Najib menegaskan Pemkab Serang siap menyesuaikan kebijakan tersebut.
Menurutnya, pemerintah pusat akan mengelompokkan SPPG berdasarkan kapasitas, fasilitas, dan kualitas layanan melalui sistem grading.
“Kami tinggal menyesuaikan kebijakan pusat. Yang paling penting pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal dan seluruh SPPG menjalankan SOP dengan baik,” pungkasnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah