SERANG – Sebanyak 21 rumah sakit di Banten direkomendasikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun kelas, termasuk rumah sakit milik pemerintah daerah.
Sekda Banten Al Muktabar menjelaskan bahwa penurunan kelas karena ada masalah administrasi, kelengkapan dokter, alat kesehatan serta persoalan sumber daya manusia (SDM).
“Sebelumnya, kami review kenapa menurun, apa yang sudah dilakukan. Secara umum lebih banyak administratif, kelengkapan dokter, alat dan SDM,” kata Al Muktabar usai HUT Kota Serang di Jl. Syekh Nawawi, Banten, Sabtu (10/8/2019).
Atas rekomendasi penurunan kelas oleh Kemenkes ini, pemprov Banten sudah melakukan pemanggilan ke seluruh rumah sakit yang akan turun kelas. Pemprov Banten jadi satu-satunya daerah yang melakukan sanggahan ke kementerian agar tidak diturunkan.
“Kami satu-satunya provinsi yang melakukan langkah bersama agar tidak terdegradasai karena mempengaruhi layanan BPJS,” ujarnya seperti dilansir detik.com.
Pemprov, lanjutnya, memiliki waktu sampai 26 Agustus untuk melengkapi administrasi, perbaikan SDM dan sanggahan agar tidak 21 RS tidak diturunkan kelasnya. Sejauh ini, dari rumah sakit yang akan turun kelas, sebagian besar sudah melengkapi administrasi sesuai permintaan Kemenkes.
“Tanggal 26 Agustus final, hasilnya akan kami komunikasikan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, ada 21 RS di Banten direkomendasikan turun kelas di 8 kabupaten dan kota. Penurunan kelas terjadi di RSUD Banten dari tipe B turun ke C, RSDP Serng dari tipe B ke C, RSUD Tangsel dari C ke D, dan RSUD dr Adjidarmo Lebak dari B ke C. Selain itu, penurunan kelas juga terjadi di rumah sakit milik swasta dan BUMN.
Atas penurunan kelas ini, pemprov sudah melayangkan surat sanggahan dan protes. Penurunan kelas kepada rumah sakit, akan mempengaruhi layanan kesehatan bagi warga.
(Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
