Beranda Peristiwa Demo 100 Hari Pj Gubernur Banten, Mahasiswa Kasih Kartu Merah

Demo 100 Hari Pj Gubernur Banten, Mahasiswa Kasih Kartu Merah

Aliansi BEM Banten membwrikan kartu merah atas kinerja 100 hari Pj Gubernur Banten. (Iyus/BantenNews.co.id)

SERANG – Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten memberikan kartu merah kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, saat aksi di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (25/8/2022). Massa menilai selama 100 hari kepemimpinannya, kinerja Pj Gubernur Banten belum optimal.

Sekjen Aliansi BEM Banten, Muhammad Zidan Nugraha mengatakan, setidaknya terdapat sejumlah isu yang menjadi catatan aliansi, dimana hal itu juga menjadi laporan atau evaluasi kinerja Pj Gubernur Banten.

“Kami melihat, Pj Gubernur harusnya mengacu pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah, red) yang berlaku, dan tidak keluar dari koridor yang seharusnya di tunjukkan oleh kebijakannya. Pj Gubernur seharusnya melanjutkan apa yang kiranya menjadi RPD sebelumnya pada zaman WH- Andika (Wahidin Halim-Andika Hazrumy), karena saat ini kita lihat Pj Gubernur terlalu jauh dari pada yang kita inginkan terlalu banyak inovasi yang tidak terukur menurut BEM Banten,” kata Zidan.

Zidan mengungkapkan, salah satu kebijakan Pj Gubernur Banten adalah rencana pembangunan sekolah metaverse yang pengaplikasiannya dinilau belum ideal untuk diterapkan di Banten.

“Karena kesiapan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi, persiapan teknologi juga ditunjang ketika punya gagasan sekolah metaverse. Ketika memang sekolah metaverse pengaplikasiannya seperti sekolah terbuka itu sama saja dengan program sebelumnya, oleh karena itu BEM Banten mengingatkan Pj Gubernur harus fokus bekerja dan fokus memberikan kontribusi perubahan ke Provinsi Banten,” ungkapnya.

Mengenai 100 kinerja Pj Gubernur Banten, Zidan menilai, Al Muktabar seharusnya menjalankan apa yang sudah tertuang dalam RPD.

“Bukan (membuat) formulasi baru lagi menjadi (rencana) jangka panjang. Masa jabatan Pj Gubernur ini waktunya 1-2 tahun, bukan Gubernur definitif. Jadi harusnya punya program yang terukur, yang sudah ada saja, yang di dalam RPD pun ada yang belum optimal dan belum terlaksana,” ucapnya.

Zidan meminta Pj Gubernur Banten untuk fokua pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur.

“Belum lagi kemiskinan menjadi sorotan, termasuk sarana infrastruktur yang hari ini perluasan jalan Baros saja itu tidak ditangani. Ditambah lagi Reformasi birokrasi yang kita butuh keterbukaan informasi publik, karena kita melihat kemarin ada empat ASN yang dilantik tapi tidak ada keterbukaan informasi, sehingga masyarakat berspekulasi ada gratifikasi di tumbuh Pemprov Banten,” jelasnya.

“Kedua, terkait stunting, Pj Gubernur juga mungkin intruksi dari Kemendagri dan Pak Jokowi untuk pemulihan stunting. Tapi hari ini, Pj Gubernur terlalu seremonial menanggapi isu stunting, seharus stunting di kawal mulai dari preventif sampai kuratif, karena stunting jangka panjang bukan bicara yang sudah terkena atau korban saja tapi orang orang yang kiranya, seperti itu hamil yang harus di suplay nutrisi dan gizi yang sesuai,” sambungnya.

Pihaknya menilai, Pj Gubernur terlalu memntingkan angan-angannya dan tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat yang mendasar.

“Oleh karena itu, kami menuntut Pj Gubernur (untuk) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten, kita juga menginginkan keterbukaan informasi publik yang ada di provinsi Banten, kita ini pj Gubernur Banten dapat fokus bekerja, fokus membangun Banten dan fokus mengacu dalam bekerja kepada RPD,” ujarnya. (Mir/Red)

 

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini